Pejabat Israel dan AS Bicarakan Rencana Aneksasi Tepi Barat

Yerusalem, MINA – Para pejabat senior Israel dan Amerika Serikat (AS) telah membahas rencana Tel Aviv yang sangat kontroversial untuk mencaplok bagian-bagian wilayah Palestina yang diduduki.

Pembahasan itu dilakukan di tengah laporan yang menyebut bahwa Washington bermaksud menunda rencana itu karena serangkaian masalah domestik yang dihadapi Gedung Putih.

Pada hari Senin (2/6), Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melakukan panggilan video konferensi dengan Jared Kushner, menantu Presiden AS Donald Trump dan penasihat senior, Utusan Timur Tengah AS Avi Berkowitz, Duta Besar AS untuk Israel David Friedman, dan Duta Besar Israel untuk Washington Ron Dermer.

“Panggilan itu ramah dan produktif,” kata seorang pejabat senior Gedung Putih, seperti dikutip dari Press TV. “Kami tidak mengomentari substansi percakapan diplomatik pribadi.”

Sementara saluran TV Channel 13 Israel yang mengutip sumber-sumber Amerika yang tidak disebutkan namanya mengatakan, para pejabat AS akan mengeksplorasi secara tepat jika Israel bermaksud untuk melanjutkan rencana aneksasi sepihak dan meninggalkan pembicaraan yang belum ada kepastian.

Laporan itu juga mengutip sumber senior Israel yang mengatakan, Amerika ingin mengesampingkan antusiasme untuk pencaplokan segera – “untuk sangat memperlambat proses” – karena pemerintahan Trump sedang disibukkan, dengan protes anti-rasisme nasional, dan pandemi coronavirus novel (COVID-19) serta dampak ekonomi yang menyertainya.

Pembicaraan terjadi beberapa jam setelah Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz, menginstruksikan kepala staf militer Letnan Jenderal Aviv Kochavi agar meningkatkan persiapan tentaranya menjelang upaya diplomatik dalam agenda di daerah Palestina.

Gantz “juga memperbarui kepala staf tentang kemajuan di bidang diplomatik,” kata seorang juru bicara, tanpa menjelaskan lebih lanjut.

Kantor Kementerian Israel mengatakan, Gantz berencana menunjuk orang yang dipilih untuk berkoordinasi dengan beberapa badan administrasi yang terlibat dalam proses tersebut.

“Sebuah tim gabungan akan dibentuk yang akan menyatukan rekomendasi – pada tingkat operasional – untuk upaya yang sedang dilakukan. dalam agenda untuk Tepi Barat dan Jalur Gaza,” kata Kementerian.

Perintah itu mengikuti pertemuan Gantz dengan Friedman, media Israel melaporkan.

Rezim Tel Aviv berencana untuk memaksakan “kedaulatan” atas permukiman Tepi Barat dan Lembah Jordan – sekitar 30 persen dari Tepi Barat – di tengah peringatan bahwa hal itu akan memicu ketegangan di tanah yang diduduki dan mengancam hubungan Israel dengan negara-negara Arab.

Baca Juga: Al-Qassam Sita Tiga Drone Israel

Gantz sendiri diyakini menentang aneksasi tersebut, tetapi kesepakatan koalisinya dengan Netanyahu memungkinkan yang kedua untuk memulai legislasi yang relevan mulai 1 Juli.

Trump memberi Tel Aviv lampu hijau untuk perampasan tanah dalam “kesepakatan abad ini” yang diproklamirkannya sendiri, yang diresmikan pada bulan Januari dengan tujuan melegitimasi pendudukan Israel dan menggambar kembali peta Timur Tengah.

Kesepakatan AS menyerukan pembentukan negara Palestina dengan kontrol terbatas atas keamanan dan perbatasannya sendiri. Ini juga melarang pengungsi Palestina untuk kembali ke tanah air mereka, mengabadikan Yerusalem al-Quds sebagai “ibu kota Israel yang tidak terbagi” dan memungkinkan rezim untuk mencaplok permukiman dan Lembah Jordan.

Faksi Palestina serta PBB, Eropa dan negara-negara Arab telah mengkritik keras upaya ilegal Israel untuk mengkonsolidasikan pendudukannya.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas diperkirakan akan mengadakan “pertemuan darurat” di Ramallah pada Selasa malam nanti untuk membahas bagaimana menggagalkan upaya pencaplokan tersebut. (T/B04/RI-1)

Mi’raj News Agency (MINA)