Pejabat Israel Suarakan Dukungan untuk Kudeta Militer Sudan

Tel Aviv, MINA – Seorang pejabat Israel yang tidak disebutkan namanya telah menyuarakan dukungan untuk kudeta militer di Sudan dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Israel Hayom.

Pejabat itu mengatakan, Israel harus mendukung petinggi militer Sudan, Jenderal Abdel Fattah Burhan, yang memimpin kudeta pada Seni, karena dia lebih mungkin menormalkan hubungan dengan Israel daripada Perdana Menteri Abdulla Hamdok, The New Arab melaporkan.

Pejabat anonim itu secara tidak langsung juga mengkritik pernyataan Jeffrey Feltman, Utusan Khusus AS untuk Tanduk Afrika, yang menyebut pengambilalihan militer “sama sekali tidak dapat diterima” dan mengindikasikan bahwa AS akan menghentikan bantuan ke Sudan sebagai akibatnya.

“Negara [Sudan] tidak demokratis karena diperintah selama 30 tahun oleh rezim otoriter Omar Al-Bashir. Sementara kami memahami mengapa AS ingin melihat demokratisasi Sudan, di antara dua pemimpin Sudan, itu adalah Burhan yang lebih cenderung untuk meningkatkan hubungan dengan AS dan Israel,” kata pejabat Israel kepada Hayom mengutip pejabat AS.

“Kudeta itu tak terelakkan karena Perdana Menteri telah berselisih dengan militer selama beberapa tahun dan jelas bahwa ini akan mencapai titik keputusan,” tambah pejabat itu. Ia membandingkan situasi di Mesir setelah Hosni Mubarak digulingkan oleh pemberontakan rakyat pada tahun 2011.

Presiden Mesir pertama yang terpilih secara demokratis, Mohammed Morsi, digulingkan oleh kudeta militer yang dipimpin oleh pemimpin Mesir saat ini Abdel Fattah Al-Sisi pada 2013.

“Mengingat fakta bahwa militer adalah kekuatan yang lebih kuat di negara itu, dan karena Burhan adalah panglima tertingginya, peristiwa Senin malam meningkatkan kemungkinan stabilitas di Sudan, yang memiliki kepentingan kritis di kawasan itu, dan itu meningkatkan kemungkinan hubungan yang lebih kuat dengan AS, Barat, dan Israel pada khususnya,” tambah pejabat Israel itu.

Sudan mengumumkan pada akhir 2020 bahwa mereka akan menormalkan hubungan dengan Israel, menyusul tekanan berat dari pemerintahan mantan Presiden AS Donald Trump.

Namun, tidak seperti UEA, Bahrain, dan Maroko, Sudan belum mengambil langkah-langkah praktis untuk menjalin hubungan diplomatik atau perdagangan dengan Israel, karena tidak populernya normalisasi di negara itu dan adanya ketegangan antara militer dan kepemimpinan sipil Sudan. (T/RI-1/P1)

 

Mi’raj News Agency (MINA)