Pejabat Likud Bantah Netanyahu Setujui Pendirian Negara Palestina

Yerusalem, MINA – Seorang menteri Israel dan pemimpin partai Likud Israel, membantah pernyataan yang dibuat oleh menantu dan penasihat Presiden Amerika Serikat (AS) Jared Kushner, tentang janji Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk menyetujui pembentukan negara Palestina sebagai syarat untuk perjanjian normalisasi dengan UEA.

Surat kabar Ibrani Maariv pada Senin (17/8) mengutip Menteri Intelijen Eli Cohen, yang menyangkal bahwa Netanyahu telah menyetujui pembentukan negara Palestina, atau bahkan memberikan janji dalam hal ini.

Cohen menurut laporan Safa yang dikutip MINA, menegaskan komitmen Netanyahu untuk tetap mencaplok Tepi Barat untuk permukiman Israel.

Dia juga menekankan bahwa Netanyahu tidak berkewajiban untuk mengakui pendirian negara Palestina.

Seperti diketahui, UEA telah menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Langkah UEA ini menuai banyak kecaman dari beberapa negara, terutama yang mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina.

Palestina sendiri menilai, kesepakatan normalisasi hubungan diplomatik antara UEA dan Israel adalah sebuah pengkhianatan sepenuhnya terhadap perjuangan rakyat Palestina.

Otoritas Palestina (PA) atau Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) mengaku tidak pernah mengetahui akan adanya kesepakatan Israel-UEA tersebut.

Hanan Ashrawi mengatakan, pihaknya tak pernah menyangka UEA mau menjalin hubungan dengan zionis.

“PLO, PA dan para pimpinan Palestina tidak mengetahui bahwa ini akan terjadi. Kami dibutakan. Kesepakatan rahasia mereka kini terkuak. Ini sebuah pengkhianatan yang menyeluruh,” kata pemimpin Palestina beragama Kristen itu.

Otoritas Palestina pada Kamis (13/8) mengumumkan penarikan duta besarnya untuk Uni Emirat Arab (UEA). Selain itu, Palestina juga menuntut pertemuan darurat Liga Arab.

“Atas permintaan Presiden Mahmud Abbas, Kementerian Luar Negeri Palestina telah memutuskan untuk segera menarik duta besarnya untuk Uni Emirat Arab,” kata Menteri Luar Negeri Palestina, Riyad al-Maliki.

Kesepakatan Israel-UEA juga ditolak oleh Hamas, kelompok perlawanan yang ada Jalur Gaza. Penolakan juga dilakukan oleh faksi-faksi Palestina lainnya.

Menyikapi kasus ini, pemimpin gerakan Fatah, Mahmoed Abbas dan pimpinan Hamas, Ismail Haniyah, sepakat untuk bersatu. Kedua faksi itu telah berkomunikasi pasca-pengumuman kesepakatan Israel-UEA.

“Semua faksi Palestina bersatu untuk menolak normalisasi (UEA dengan Israel),” ujar salah satu sumber Hamas kepada media.

Kecaman juga datang dari Turki. Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan, sejarah dan hati nurani masyarakat di kawasan tidak akan pernah melupakan “perilaku munafik” UEA yang menyetujui kesepakatan tersebut.

“UEA diam-diam mengejar ambisi atas rencana Amerika Serikat (AS), dan mengabaikan kemauan Palestina. Sejarah maupun hati nurani di kawasan ini tidak akan pernah melupakan dan memaafkan perilaku munafik UEA,” ujar pernyataan Kementerian Luar Negeri, disiarkan Anadolu Agency.

Turki juga menyatakan, keprihatinan serius atas normalisasi hubungan UEA dan Israel. Menurut Turki, tindakan yang diambil oleh UEA bertujuan untuk menghapus rencana perdamaian Arab secara sepihak.

Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan, pemerintah UEA tidak memiliki wewenang untuk bernegosiasi dengan Israel atas nama Palestina, tanpa persetujuan dari rakyat dan pemerintahannya.

“Kesepakatan normalisasi hubungan UEA-Israel adalah bentuk pengkhianatan terhadap perjuangan Palestina,” ujar Kementerian Luar Negeri Turki.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Iran juga mengeluarkan pernyataan yang mengecam normalisasi hubungan dua negara. Iran menyebut, langkah tersebut sebagai “kebodohan strategis” dan mengatakan rakyat Palestina akan melabeli UEA sebagai kepanjangan tangan zionis Israel.

“Semua orang tertindas di Palestina dan semua negara bebas di dunia tidak akan pernah memaafkan normalisasi hubungan dengan rezim kriminal penjajah Israel dan keterlibatannya dalam kejahatan kemanusiaan,” demikian pernyataan Iran. (T/B04/RI-1)

Mi’raj News Agency (MINA)