Pejabat PBB Bertemu Wakil Perdana Menteri Taliban Bahas Larangan LSM Perempuan

Kabul, MINA – Wakil Kepala Misi PBB di Afghanistan Potzel Markus, hari Ahad (1/1), bertemu Maulvi Abdul Salam Hanafi di Kabul, membahas larangan perempuan bekerja untuk organisasi non-pemerintah (LSM), serta langkah-langkah lain termasuk melarang perempuan menempuh pendidikan.

Keputusan pemerintah Taliban melarang perempuan bekerja di LSM telah mendorong badan-badan bantuan internasional besar menangguhkan operasi di negara itu, The New Arab melaporkan.

Larangan itu juga menimbulkan kekhawatiran masyarakat akan kekurangan makanan, pendidikan, perawatan kesehatan, dan layanan penting lainnya, karena lebih dari setengah populasi Afghanistan membutuhkan bantuan kemanusiaan yang mendesak.

Badan-badan bantuan memperingatkan larangan itu akan memiliki konsekuensi bencana, “ratusan dan ribuan” warga Afghanistan akan mati karena keputusan Taliban.

“Melarang perempuan bekerja di organisasi non-pemerintah, menolak anak perempuan dan perempuan dari pendidikan dan pelatihan, merugikan jutaan orang di Afghanistan dan mencegah pengiriman bantuan penting untuk pria, wanita, dan anak-anak Afghanistan,” kata Potzel.

Potzel adalah pejabat PBB terbaru yang bertemu dengan kepemimpinan Taliban di tengah meningkatnya kekhawatiran internasional atas pembatasan kebebasan perempuan di Afghanistan.

Pekan lalu, Penjabat Kepala Misi PBB Ramiz Alakbarov bertemu Menteri Ekonomi Qari Din Mohammed Hanif.

Kepala Bantuan PBB Martin Griffiths juga akan mengunjungi Afghanistan untuk membahas larangan tersebut.

Hanif mengeluarkan larangan LSM Perempuan pada 24 Desember, diduga karena perempuan tidak mengenakan jilbab, dengan benar. Dia mengatakan, setiap organisasi yang ditemukan tidak mematuhi perintah itu akan dicabut izinnya.

Pengambilalihan Taliban pada 2021, ketika pasukan AS dan NATO berada di pekan-pekan terakhir penarikan mereka setelah 20 tahun perang, membuat ekonomi Afghanistan terpuruk dan mendorong jutaan orang dalam kemiskinan dan kelaparan. Bantuan asing berhenti hampir dalam semalam.

Sanksi terhadap para penguasa Taliban, termasuk penghentian transfer bank dan pembekuan miliaran aset asing Afghanistan telah membatasi akses ke lembaga global. Dana dari lembaga bantuan membantu menopang ekonomi negara yang bergantung pada bantuan sebelum pengambilalihan Taliban.

Pertemuan Potzel dengan Hanafi terjadi ketika survei PBB menunjukkan, sepertiga dari LSM yang dipimpin perempuan di Afghanistan terpaksa menghentikan 70 persen aktivitas mereka karena larangan tersebut dan sekitar sepertiga telah menghentikan semua aktivitas mereka.

Departemen Wanita PBB mengatakan 86 persen dari 151 organisasi yang disurvei telah berhenti atau hanya berfungsi sebagian.

Ia juga mengatakan kurangnya perempuan dalam distribusi bantuan berdampak signifikan pada penduduk Afghanistan. (T/R7/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)