Pelonggaran PSBB, Sukamta: Apakah Pemerintah Menyerah Lawan Covid-19?

Jakarta, MINA – Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menduga adanya indikasi pemerintah mulai kewalahan untuk melawan wabah virus corona atau Covid-19. Pernyataan Sukamta muncul selepas adanya wacana pelonggaran kebijakan PSBB.

“Wacana Pelonggaran PSBB, apakah tanda-tanda pemerintah menyerah atasi Covid-19?” kata Sukamta kepada MINA di Jakarta, Senin (18/5).

Menurut dia, wacana pelongaran PSBB juga penyesuaian hidup berdampingan dengan virus corona selaras dengan pernyataan yang sering diucapkan Presiden Joko Widodo dalam beberapa kesempatan, termasuk pada hari Jumat (15/5) di Istana Merdeka.

Dia menambahkan, wacana tersebut tidak ada urgensinya disampaikan karena sejak awal rakyat Indonesia sudah dibiarkan untuk hidup berdampingan dengan virus corona dengan berbagai wacana pemerintah yang tidak menentu arahnya.

“Saya kutip pernyataan Pak Presiden hari ini (18/5) melalui siaran akun YouTube Sekretariat Presiden, ‘Saya tegaskan belum ada kebijakan pelonggaran PSBB. Karena muncul, keliru di masyarakat bahwa pemerintah mulai melonggarkan PSBB. Belum. Belum ada kebijakan pelonggaran’. Pernyataan Pak Presiden tersebut seakan menyalahkan masyarakat yang dianggap keliru pahami wacana-wacana pemerintah,” katanya.

Mestinya, kata dia, yang disetop adalah wacana-wacana pemerintah, termasuk wacana Presiden di beberapa kesempatan yang kemudian malah jadi bahan olok-olok di media sosial.

“Kan kasihan pak Presiden, pernyataan yang beliau sampaikan akhirnya dianggap sebagai lelucon di kala pandemi. Jadi jangan salahkan masyarakat jika wacana-wacana pelonggaran ini dianggap sebagai tanda Pemerintah menyerah dalam menangani Covid-19,” ujarnya.

Menurut Sukamta mestinya jika kebijakan yang dibuat Pemerintah merupakan hasil kajian yang mendalam, Pemerintah bisa secara sungguh-sungguh melaksanakannya dan kemudian dievaluasi secara berkala.

“Ini kan akhirnya terkesan Pemerintah buat kebijakan PSBB, daerah berusaha laksanakan dengan sungguh-sungguh tetapi malah pemerintah sendiri yang mengingkari dengan wacana-wacana pelonggaran,” tuturnya.

Dia mengingatkan, pada 1 April 2020 lalu, Presiden pernah menyampaikan mengapa kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang dipilih, bukan karantina wilayah karena alasan supaya ekonomi masyarakat bisa berjalan, juga dianggap PSBB paling sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia.

“Ternyata setelah PSBB berjalan di beberapa daerah, banyak kegiatan ekonomi masyarakat yang terganggu. Bahkan di daerah yang tidak diberlakukan PSBB pun ekonomi terganggu. Ini menunjukkan kebijakan PSBB yang ditempuh pemerintah masih sisakan 2 masalah besar,” katanya.

Dia menjelaskna, 2 masalah itu adalah, pertama tidak mampu kendalikan penyebaran Covid-19 karena hingga hari ini data penambahan positif Covid-19 belum menunjukkan kurva landai. Kedua ternyata juga tidak mampu selamatkan ekonomi masyarakat sebagaimana alasan ini digunakan untuk tetapkan kebijakan PSBB.

“Saya kira ini menunjukkan Pemerintah tidak tahu mana yang prioritas untuk ditangani, pinginnya semua bisa diatasi tetapi malah nggak dapat dua-duanya,” katanya. (L/R2/RI-1)

Mi’raj News Agency (MINA)