Jakarta, 4 Shafar 1437/18 November 2015 (MINA) – Arah pembangunan nasional di segala bidang saat ini dinilai tak memiliki kekuatan tetap, karena tak lahir dari sebuah perdebatan yang dapat menyalurkan aspirasi dan mandat dari rakyat kepada pemimpin yang dipilihnya.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Prof. Mohammad Jafar Hafsah saat Seminar Nasional Badan Pengkajian MPR RI bertemakan “Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional” hasil kerjasama antara ICMI dengan Majlis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Gedung Nusantara IV, Jakarta, Rabu (18/11) siang.
“Meski rencana pembangunan sudah memiliki landasan hukum berupa UU No. 17 Tahun 2007, kenyataannya pembangunan belum berjalan sebagaimana mestinya, atau minimal sesuai yang diharapkan masyarakat,” katanya.
Pembangunan di era Reformasi saat ini, kata Jafar, tidak memiliki arah yang jelas. Hal itu karena masih ditentukan dari visi dan misi presiden terpilih, maka akan sangat mungkin terjadi pergantian pembangunan nasional ketika pemimpin negara berganti.
Baca Juga: BKSAP DPR Gelar Kegiatan Solidaritas Parlemen untuk Palestina
“Pedoman pemimpin negara masih menjadi patokan utama dalam menjalankan dan mengembangkan pembangunan nasional. Ketika pemimpin negara diganti, perubahan pembangunan nasional pasti akan ikut berganti, demikian arah pembangunan nasional di era reformasi ini,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Jafar berharap, ke depannya rakyat akan menjadi subjek dan objek pembangunan sebagaimana hal itu menjadi roh pembangunan nasional yang sebenar-benarnya.
“Rakyat dengan begitu akan memiliki wewenang dan kesempatan untuk mengontrol jalannya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah guna memastikan yang dilakukan tidak melenceng dari harapan masyarakat Indonesia,” pungkasnya. (L/P011/R02)
Mi’raj Islamic News Agency (MINA)
Baca Juga: Warga Israel Pindah ke Luar Negeri Tiga Kali Lipat