Jenewa, 27 Syawwal 1436/12 Agustus 2015 (MINA) – Dua faksi saingan di Libya pada Selasa (11/8) memulai pembicaraan damai baru di Jenewa untuk menyelesaikan krisis politik di Libya dengan menciptakan pemerintah persatuan.
Para wakil dari parlemen Tripoli -Kongres Nasional Umum (GNC)- bergabung dalam negosiasi dengan parlemen yang berbasis di Kota Tobruk setelah memboikot pembicaraan bulan lalu dengan tidak menghadiri dua pertemuan yang berlangsung di Maroko.
Sejak penggulingan dan kematian Presiden Muammar Gaddafi pada akhir 2011, Libya menjadi negara tempat pelanggaran hukum dan sering terjadi bentrokan bersenjata antara kelompok-kelompok saingan yang telah menyebabkan ribuan orang tewas dan terluka.
Babak baru perundingan yang dijadwalkan Senin terpaksa ditunda hingga Selasa, karena delegasi GNC belum tiba di Jenewa, Anadolu Agency yang dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA).
Baca Juga: Afsel Jadi Negara Afrika Pertama Pimpin G20
Pembicaraan dimulai Selasa malam dengan partisipasi delegasi GNC, termasuk Saleh Al-Mahsun, Wakil Presiden Libya versi GNC.
“Kami mengusulkan kedua pihak bekerja dalam tiga pekan mendatang dan mencoba untuk memiliki kesepakatan tentang dua hal penting mengenai lampiran dan pemerintah persatuan pada akhir Agustus,” kata Bernardino Leon, utusan khusus dan Kepala PBB Dukungan Misi di Libya (UNSMIL), dalam sebuah konferensi pers di Jenewa, Selasa.
“Kami ingin GNC dan semua warga Libya berpartisipasi dalam proses untuk memberikan manfaat,” katanya. (T/P001/R05)
Baca Juga: Rwanda Kirim 19 Ton Bantuan Kemanusiaan ke Gaza
Mi’raj Islamic News Agency (MINA)