Pembicaraan di Kairo Bahas Pencapaian Rekonsiliasi

Delegasi pimpinan Hamas (atas) dan Fatah (bawah) tiba di Kairo untuk melanjutkan pembicaraan Rekonsiliasi, Selasa 21 November 2017.(Foto: AlRay)

 

Kairo, MINA – Wakil dari faksi-faksi politik terkemuka Palestina bertemu di Kairo, Mesir pada Selasa (21/11) untuk melanjutkan upaya rekonsiliasi yang disepakati akhir Oktober lalu.

Kantor berita Wafa melaporkan, “dialog nasional” berlangsung selama tiga hari, dan akan mengevaluasi hasil yang dicapai sejauh ini dari kesepakatan bulan Oktober, juga meninjau kembali unsur-unsur dari kesepakatan 2011 yang gagal.

Topik diskusi pada pekan ini, menurut Wafa, termasuk mengadakan pemilihan presiden dan legislatif, kontrol keamanan di Gaza, mereformasi Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), kabinet pemerintah dan mendamaikan keluarga yang kehilangan orang yang dicintai saat Hamas mengambil alih kekuasaan di Gaza pada 2007 lalu.

Pemerintah bersama secara resmi mengambil alih kendali penyeberangan perbatasan di Jalur Gaza awal bulan ini, sebagai bagian dari pemindahan kekuasaan yang terus berlanjut dari Hamas ke pemerintah bersama Palestina.

Pemimpin Hamas Ghazi Hamad mengatakan kepada Arab News, diskusi akan berfokus pada semua masalah sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh pimpinan Mesir, yang mensponsori perjanjian rekonsiliasi.

“Isu pemberdayaan pemerintah akan dibahas, bersamaan dengan isu-isu utama lainnya, namun perlu waktu untuk menerapkannya,” ujarnya.

Pengamat politik Hani Habib mengatakan, dia meragukan dialog akan mencapai terobosan karena berbagai agenda dan prioritas faksi.

“Saya pikir akan ada intervensi Mesir yang kuat mengingat perbedaan yang nyata, untuk mengajukan sebuah kertas kerja mewakili kompromi, dan tekanan pada faksi-faksi Palestina untuk menyetujuinya, seperti yang terjadi pada pertemuan Fatah dan Hamas di bulan Oktober,” katanya kepada Arab News.

Berbagai upaya telah dilakukan di masa lalu untuk mendamaikan Hamas dan Fatah sejak mereka memasuki konflik kekerasan di tahun 2007. Dua partai terbesar – Fatah dan Hamas – menandatangani kesepakatan persatuan yang disponsori Mesir pada 12 Oktober lalu. Kesepakatan itu mewajibkan Hamas menyerahkan kekuasaannya di Jalur Gaza pada 1 Desember.

Selain menyelesaikan masalah pemilihan legislatif, beberapa isu utama, seperti status sayap militer Hamas, dan masa depan sekitar 50.000 pegawai negeri sipil yang telah dipekerjakan oleh Hamas sejak faksi tersebut menguasai Gaza pada tahun 2007, masih belum menemukan titik temu. (T/R01/RS2)

Mi’raj News Agency (MINA)