Pemerintah dan DPR Didesak Keluarkan Sikap Keberpihakan pada Etnis Uighur

Jakarta, MINA – Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2018-2019 memberikan perhatian khusus pada kasus kemanusiaan yang membelit Etnis Uighur di China.

Anggota Komisi II DPR RI Yandri Susanto meminta pada forum Rapat Paripurna agar mendesak pemerintah mengeluarkan sikap keberpihakan kepada Etnis Uighur.

“Karena sifat universal kemanusiaan, sebagaimana perintah konstitusi kita, bahwa manusia harus diberlakukan secara beradab dan adil. Oleh karena itu, dalam forum yang terhormat ini, kita sebagai wakil rakyat, sejatinya kita ikut memberikan, menunjukkan sikap keberpihakan terhadap nilai-nilai kemanusiaan,” papar Yandri dalam interupsi Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (07/1).

“Oleh karena itu kita minta kepada semua pihak, terutama Pemerintah Indonesia maupun Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beijing, termasuk Pimpinan DPR mengutuk itu. Karena tidak elok kita berkoar-koar tentang kemanusiaan tapi kita membiarkan ada umat manusia yang didzolimi,” sambungnya. Demikian keterangan pers DPR RI yang dikutip MINA.

Baca Juga: Syeikh El-Awaisi: Cinta di Balik Nama Baitul Maqdis

Menanggapi masukan tersebut, Wakil Ketua DPR RI Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) Fadli Zon yang memimpin rapat mengatakan akan segera memberikan respon. “Terima kasih atas masukannya nanti kita tindak lanjuti,” jawab Fadli.

Sementara itu, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo saat membacakan pidato Pembukaan Masa Persidangan III, menanggapi interupsi yang disampaikan Yandri tersebut. Ia memastikan, Pimpinan DPR RI mengutuk kasus kemanusiaan etnis Uighur pada penutupan masa sidang yang lalu.

“Kita mendorong Komisi I untuk memanggil Menteri Luar Negeri dan mendesak pemerintah untuk mengeluarkan sikap atau memberikan respon atas tragedi saudara-saudara kita di China,” pungkasnya. (R/R05/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)

Baca Juga: Tinjau Program Bantuan di Herat, MER-C Kirim Tim ke Afghanistan