Pemerintah Didesak Lakukan Komunikasi Lebih Intensif Soal Izin Umrah Jamaah Indonesia

Jakarta, MINA – Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan mendesak Pemerintah Indonesia untuk melakukan komunikasi yang intensif dengan Pemerintah Arab Saudi. Pasalnya, hingga kini, Pemerintah Arab Saudi belum mengizinkan jamaah asal Indonesia untuk melakukan ibadah umrah.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat itu menilai, Pemerintah Indonesia harusnya bisa meyakinkan pihak Saudi.

“Kebijakan seperti ini harusnya bisa dikomunikasikan dengan pihak Saudi sehingga jamaah asal Indonesia dapat kembali beribadah dan melaksanakan umrah di Masjidil Haram,” ungkap Syarief Hasan dalam keterangan persnya, Ahad (3/10).

Dia juga menilai, Saudi akan sangat mempertimbangkan posisi Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. “Kita juga berkepentingan karena Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Sehingga, Pemerintah harus terus melakukan lobi dengan intensif Pemerintah Saudi,” kata Syarief.

Dia mengungkapkan, Pemerintah harus bisa meyakinkan dengan menunjukkan data. “Selama ini Pemerinrah Indonesia telah dapat menurunkan angka penularan Covid-19 secara signifikan sekali. Harusnya, data tersebut ditunjukkan kepada Pemerintah Saudi sehingga menjadi penguat agar jamaah asal Indonesia mendapatkan izin melaksanakan umrah,” imbuh Syarief.

Politisi Senior Partai Demokrat ini juga mengaku heran dengan data Covid-19 di Indonesia. Selama ini, Pemerintah mengklaim sesuai data bahwa telah berhasil menurunkan Covid-19, namun masih banyak negara, termasuk Arab Saudi yang belum mempercayainya yang dibuktikan dengan belum memberi izin umrah.

“Ini karena data kematian yang sekalipun sudah menurun,namun tracing dan testing juga yang menurun, sehingga kita harus dorong tes kembali ditingkatkan hingga tidak ada lagi kasus Covid-19 dan angka kematian semakin dapat ditekan,” pungkas Syarief Hasan.

Mengutip dari Saudi Gazette, Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi mengumumkan kapasitas jamaah yang diizinkan umrah dan shalat di Masjidil Haram bertambah. Dari semula 70 ribu menjadi 100 ribu per hari. Namun, jamaah asal Indonesia belum mendapatkan izin sama sekali untuk beribadah di Masjidil Haram.

Konsul Jenderal KJRI Jeddah Eko Hartono mengatakan, jamaah asal Indonesia memang belum diizinkan umrah dan beribadah di masjidil haram sampai sekarang. Kemungkinannya karena Arab Saudi masih menganggap situasi Covid-19 di Indonesia masih belum melandai sehingga belum mendapatkan izin.(R/R1/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)