PEMERINTAH DIDESAK SEGERA KEMBANGKAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA NUKLIR

Dialog Kebangsaan “Kebijakan Strategis Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia”, yang diadakan atas kerjasama Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia (MPR RI), Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) di Gedung Nusantara IV Jakarta, Kamis (27/11). (Foto: Rana/MINA)

Jakarta, 4 Shafar 1436/27 November 2014 (MINA) – Pemerintah didesak segera mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) untuk menangani krisis energi di Indonesia.

Hal itu mengemuka dalam Dialog Kebangsaan “Kebijakan Strategis Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia”, yang diadakan atas kerjasama Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia (MPR RI), Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) di Gedung Nusantara IV Jakarta, Kamis (27/11).

Marwah Daud Ibrahim, Pimpinan Presidium ICMI mengatakan, Indonesia yang hingga kini masih belum berani menggunakan nuklir sebagai pembangkit tenaga listrik harus didorong bersama agar pemerintah membuat kebijakan untuk membangun PLTN.

Dia juga menyatakan ICMI siap memberikan advokasi dan mengedukasi serta menyosialisasikan kepada masyarakat tentang penggunaan tenaga nuklir yang ramah lingkungan bagi pemanfaatan energi.

“Sudah saatnya Indonesia mengembangkan energi nuklir. Industri kita akan maju jika dapat memanfaatkan energi nuklir,” tegasnya saat membuka workshop dan seminar nasional tersebut.

Taswanda Taryo, Deputi Kepala Bidang Teknologi Energi Nuklir BATAN, mengatakan, saat ini pengembangan nuklir dunia sudah memasuki tahapan generasi keempat di mana semua reaktor daya baru akan mempunyai peran penting dalam menurunkan emisi CO2 (gas rumah kaca) dan lebih ramah lingkungan.

Dia juga menyatakan, Indonesia sebetulnya sudah siap dan mampu untuk mengembangkan nuklir untuk memenuhi kebutuhan energi, khususnya mendirikan PLTN di beberapa wilayah.

Di beberapa negara, ongkos PLTN dari tahun ke tahun menunjukkan kecenderungan lebih rendah dari harga pokok penjualan listrik.

Taswanda juga menjelaskan, Perusahaan Listrik Negara (PLN) telah melakukan studi keekonomian menunjukkan untuk PLTN dengan daya 1.000 MW ongkos pembangkitan listrik per Kwh pada kisaran 6 sen USD termasuk biaya jaringan listrik.

Perlunya pembangunan PLTN, jelas Taswanda karena melihat proyeksi kebutuhan listrik per kapita pada tahun 2025 sekitar 2.500 Kwh/kapita dan sekitar 7.000 Kwh/kapita pada tahun 2050.

Rencananya untuk pembangunan PLTN itu akan dilakukan di Pulau Bangka Belitung dengan kapasitas listrik yang dihasilkan sebesar 8.000 hingga 10.000 Megawatt. “Rencana semula reaktor nuklir sudah dibangun di Bangka sejak 2011-2013,” katanya.

Menurutnya, Bangka Belitung mempunyai potensi pengembangan rektor Nuklir sebagai tapak pembangunan PLTN yang terbaik terutama di Bangka Barat dengan proyeksi menghasilkan 10.000 Megawatt.

Pengamat Perminyakan, Energi dan Pertambangan, Kurtubi mengatakan pada 2050 energi fosil seperti minyak dan gas akan mencapai puncak produksinya sehingga perlu adanya energi baru untuk pemenuhan kebutuhan energi nasional.

“Sudah saatnya Indonesia kembangkan nuklir. Nuklir salah satu energi yang harus kita manfaatkan. Untuk itu, harus ada terobosan menggunakan tenaga nuklir dengan sistem keamanan yang terjamin,” ujar Kurtubi.

Kurtubi mengatakan yang harus diperbaiki pemerintah adalah manajemen pengelolaan energi tidak terbarukan. Cadangan batu bara Indonesia merupakan yang terbesar di dunia. Selain itu, cadangan gas dan panas bumi di Indonesia yang masih besar dan bisa dikembangkan secara maksimal.

Namun, pengelolaannya yang masih kacau mengakibatkan Indonesia saat ini krisis energi listrik.

Dia mendukung pemerintah agar segera membangun PLTN sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan energi di Indonesia.

Persiapan Infrastruktur Pengawasan

Jazi Eko Istiyanto Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETTEN), mengatakan sebagai lembaga yang mengawasi keamanan dari reaktor nuklir dan telah diakui dunia internasional, tengah mendorong pemerintah untuk mengembangkan nuklir guna memenuhi kebutuhan energi yang selama ini diperoleh dari fosil dan gas panas bumi.

Dia menjelaskan, pemilihan teknologi PLTN harus memperhatikan kematangan teknologi tersebut dari segi keselamatan selain dari segi ekonomi.

“Pelajaran juga harus dipetik dari berbagai kecelakaan nuklir yang terjadi. Kecelakaan di suatu negara menjadi kajian di negara lainnya. Maka Indonesia harus ikut andil dalam pengembangan nuklir ini. Harus kita pastikan tidak ada kecelakaan dalam pengembangan nuklir di Indonesia,” kata Jazi.

Untuk itu, dia melanjutkan, BAPETEN telah menyiapkan berbagai infrstruktur pengawasan PLTN di antaranya meningkatkan kompetensi SDM, menyusun system manajemen yang sesuai dengan standar internasional, dan kerjasama dengan berbagai badan pengawas kelas dunia yang negaranya mengekspor PLTN.

Selama ini, terdapat 435 unit PLTN yang dioperasikan oleh 31 negara (termasuk Taiwan), dengan total kapasitas netto terpasang 372.751 Megawatt, sementara Indonesia belum satu pun membangun PLTN.

Selain untuk memproduksi listrik, teknologi nuklir juga digunakan untuk kegunaan medis, manipulasi genetika dan agrikultur.(L/R05/P2)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)