Pemerintah Diminta Bentuk Komisi Solidaritas Kemanusiaan untuk Rakyat Palestina

Jakarta, MINA – Pengamat politik luar negeri Center for Indonesian Reform (CIR) Hidayaturrahman mengatakan, sebagai negara Muslim terbesar di dunia, Indonesia harusnya bisa berperan lebih banyak dalam upaya mendamaikan konflik Palestina-Israel.

Menurutnya, Indonesia bersama negara-negara Islam dan negara berpenduduk mayoritas Islam lain harusnya dapat membangun solidaritas internasional yang dapat memaksa Israel menghentikan agresi militer di Palestina.

Hidayat, menilai peran Pemerintah Indonesia dalam membantu kemerdekaan Palestina belum optimal. Sejauh ini peran yang dijalankan oleh Pemerintah terkesan sebatas diplomasi basa-basi yang tidak menghasilkan keputusan politik global yang efektif dalam mendamaikan konflik yang ada.

Karena itu Hidayat usul Pemerintah membentuk Komisi Solidaritas Kemanusiaan untuk Rakyat Palestina. Komisi ini yang nantinya bekerja secara khusus menghimpun semua potensi negara untuk membantu terciptanya perdamaian di Palestina.

“Aksi solidaritas masyarakat Indonesia pada penderitaan rakyat Palestina kali ini harusnya dapat diarahkan untuk mendorong Pemerintah Indonesia membentuk Komisi Nasional Perjuangan Kemerdekaan Palestina. Komisi ini bertugas membangun solidaritas masyarakat dan Pemerintah Indonesia untuk membantu perjuangan rakyat Palestina mendapatkan kemerdekaan,” kata Hidayat dalam pernyataan tertulisnya yang di terima MINA, Senin (16/10).

Pembentukan komisi ini merupakan aksi lanjutan dari terbentuknya berbagai aliansi solidaritas oleh masyarakat dengan berbagai latar belakang. Dengan komisi ini maka gerakan yang mulanya hanya sebagai aksi moral masyarakat berubah menjadi agenda politik negara,” kata Hidayat.

Hidayat menambahkan masyarakat harus bisa mendorong Pemerintah Indonesia lebih aktif membantu kemerdekaan rakyat Palestina, bukan sekedar formalitas atau lip service semata. Karena membebaskan Palestina dari penjajahan Israel butuh keputusan politik dari negara-negara dunia. Tidak cukup hanya dari aksi-aksi massa di berbagai negara.

“Rakyat Indonesia punya utang sejarah pada rakyat Palestina sebagai negara pertama yang mengakui kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia. Karena itu sudah sepatutnya segala upaya dilakukan agar utang sejarah tersebut dapat dibayar lunas atas dasar nilai-nilai kemanusiaan. Aksi solidaritas pada rakyat Palestina dengan beragam aksi itu sangat penting. Tapi mendorong Pemerintah agar mau mengambil sikap politik juga tak kalah penting. Apalah arti ribuan aksi yg diadakan bila Pemerintah tidak berbuat apa-apa,” tambahnya. (R/R5/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)