Pemerintah Diminta Dorong Pengembangan Energi Terbarukan

Ilustrasi. (Gambar: Alamendah)

Jakarta, MINA – Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengatakan, Pemerintah Jokowi harus mendorong pengembangan energi terbarukan di Indonesia untuk mencapai kemandirian energi. Pasalnya kemandirian energi merupakan mata rantai dalam mencapai kemakmuran suatu bangsa.

“Kita harus mencapai kemandirian, karena energi merupakan mata rantai menuju kemakmuran. Kalau energi kita mencukupi, industri kita maju, maka ekonomi akan baik, berarti kemakmuran akan timbul,” kata Agus dalam keterangannya, demikian Palementaria dikutip MINA, Rabu (2/8).

Menurutnya, dalam mengejar kemandirian energi diperlukan keberpihakan terhadap energi terbarukan. Salah satunya dengan memprioritaskan energi panas bumi (geothermal). “Jadi kalau ini berhasil maka kita dapat segera meninggalkan energi fosil yang makin menipis ini.”

Pertemuan dengan NZ Government to Government (G2G) Partnership office dan jajaran Home Geothermal Institute kali ini, dalam rangka menindaklanjuti kerjasama Indonesia dengan Selandia Baru yang telah berjalan sejak 2007. Khusus bidang energi Panas Bumi (Geothermal) Newzeland telah memiliki pengalaman yang panjang dalam bidang energi terbarukan tersebut.

“Selandia Baru sangat berpengalaman dalam bidang panas bumi, selain itu kita mengharapkan adanya transfer knowledge sehingga kita bisa betul-betul mandiri dalam pengadaan geothermal ini,” katsnya.

Transfer knowledge saat ini sudah dibentuk join komitmen antara Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan dalam rangka melakukan government drilling (pengeboran yang dilakukan pemerintah), ujarnya.

Dia menambahkan, tapak bornya nanti akan dilakukan oleh pemerintah setelah itu hasilnya akan menjadi data yang akan dipakai sebagai acuan dalam melakukan tender.

Selain itu, katanya, Indonesia juga memerlukan banyak bantuan teknis dalam mendorong perkembangan panas bumi. “Kita
sangat mendukung pemenuhan target program pemerintah yaitu 35 ribu MW pada tahun 2019 mendatang.”

Nantinya, listrik hasil panas bumi dapat dijual ke PLN sehingga harga ditentukan oleh PLN. “Terkait harga memang masih ada negosiasi antara PLN dan DPR karena sekarang sudah ada fix price yang memberikan iklim yang baik kepada investor dan peluang perencanaan investasi yang terbaik,” katanya.

Komisi Perdagangan Tim Anderson Selandia Bari mengatakan, negaranya siap mendukung perkembangan panas bumi di Indonesia. “Kami siap melakukan eksplorasi panas bumi dan memberikan bantuan teknik mulai dari seleksi wilayah panas bumi, pengeboran hingga studi kelayakan, dan pelatihan transfer teknologi kepada Indonesia,” ujanya. (R/R06/RS1)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)