Pemerintah Diminta Jaga Kedaulatan Indonesia dari Penguasaan Asing

Rudi Hendrik - Rabu, 22 Februari 2017 - 18:12 WIB

Rabu, 22 Februari 2017 - 18:12 WIB

276 Views

mui-300x225.jpeg" alt="" width="300" height="225" /> mui/">Din Syamsuddin selaku Ketua Dewan Pertimbangan MUI (tengah) bersama para pimpinan MUI seusai rapat pleno ke-15 di Jakarta, Rabu (22/2). Foto: Rina/MINA

Jakarta, 24 Jumadil Awwal 1438/22 Februari 2017 (MINA) – Presiden Soekarno sejak dulu selalu berusaha menjaga kedaulatan bangsa dari asing, dan ini seharusnya dilanjutkan oleh pemerintah, ungkap mui/">Din Syamsuddin selaku Ketua Dewan Pertimbangan MUI.

Menurutnya, melihat fakta lebih dari 70% minyak dan gas Indonesia dikuasai asing, menjadi sebuah keprihatinan tersendiri. “Ini salah satu ketidakadilan ekonomi,” ungkapnya kepada wartawan seusai rapat pleno ke -15 di kantor MUI, Jakarta, Rabu (22/2).

Din mengatakan, menjaga kedaulatan ini tidak berarti Indonesia kaum Chauvinistik yang tidak mau membuka diri untuk orang lain. Namun, menjaga kedaulatan sudah ada sejak Indonesia dilahirkan, dan disebut dengan jelas dalam konstitusi.

“Kita tidak menolak asing, kita bukan kaum Chauvinistik, karena kita hidup di era globalisasi, tapi jangan sampai asing menguasai secara dominan,” tambahnya.

Menurutnya, pemerintah Indonesia hari-hari ini membuka diri untuk asing terlalu besar. Sehingga menyebabkan, rakyat mengalami ketimpangan.

“Dunia sumber daya alam kita juga dikuasai asing, termasuk air kemasan. kami ke MK, tapi ditolak. Undang-undang (tentang kedaulatan, red) tersebut dibatalkan, sekarang pemerintah belum memiliki undang-undang baru tentang ini, sehingga memberi peluang ke asing lebih besar,” tegasnya.

Pembahasan mengenai ketidakadilan ekonomi ini menjadi salah satu tema dalam rapat bulanan Dewan Pertimbangan MUI yang menghadirkan puluhan pemimpin ormas Islam. Di samping tema ini, bahaya komunisme juga menjadi pembahasan alot selama pertemuan.(L/RE1/P02)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)