Pemerintah Filipina Kembali Serukan Pengesahan UU Bangsamoro

Filipina-di-Mindanao-300x140.jpg" alt="Tentara Filipina di Mindanao" width="300" height="140" /> Tentara Filipina di Mindanao.(Foto: AA)

Zamboanga City, Filipina, 9 Rabiul Akhir 1437/19 Januari 2016 (MINA) – Kepala perunding perdamaian pemerintah Filipina mendesak anggota parlemen, Senin (18/1), agar mengesahkan undang-undang yang bertujuan merampungkan proses perdamaian dengan Muslim di Filipina selatan yang sarat konflik.

Pemerintah menggarisbawahi manfaat undang-undang tersebut untuk membatasi pengaruh kelompok-kelompok ekstremis di Asia Tenggara.

Profesor Miriam Coronel-Ferrer mengatakan dalam sebuah pernyataannya bahwa penciptaan suatu wilayah Bangsamoro yang otonom akan memperkuat proses perdamaian di Pulau Mindanao, tempat pemerintah Filipina dan kelompok gerilyawan Muslim yang dulunya adalah kelompok terbesar menandatangani perjanjian pada 2014.

“Perjanjian komprehensif mengenai Bangsamoro dan RUU Bangsamoro merupakan langkah keadilan sosial, tetapi dari perspektif keamanan global, ini juga merupakan upaya untuk mengekang ekstremisme jihad,” katanya.

Imbauan tersebut disampaikan dalam lanjutan sidang DPR dan Senat, kemarin, yang diharapkan dapat menyetujui 34 undang-undang yang sangat mendesak, termasuk Undang-Undang Dasar Bangsamoro (BBL), demikian Mi’raj Islamic News Agency (MINA) mengutip Anadolu News.

Pengesahan RUU telah tertunda setidaknya selama sepuluh bulan di tengah perbedaan pendapat di antara anggota parlemen, yang memiliki masa persidangan sembilan hari penuh sebelum Senat menutup masa sidang menjelang pemilihan umum pada Mei mendatang.

Jika disahkan, BBL akan menciptakan wilayah untuk menggantikan Daerah otonom yang ada di kawasan Muslim Mindanao dan membawa banyak kekayaan yang dibutuhkan daerah yang merupakan salah satu yang terbelakang di Filipina akibat konflik puluhan tahun dan telah merenggut 120.000 jiwa, sebagian besar warga sipil.

Ferrer merujuk, Senin, surat terbuka yang telah ditandatangani dirinya dan ketua panel perdamaian MILF, Mohagher Iqbal, menyusul serangan di Paris pada 13 November yang menewaskan 130 orang akibat ulah Daesh dan serangan bom di kawasan pusat perbelanjaan di Jakarta Pusat.

Dia menegaskan kembali seruan itu “mengingat serangan teroris baru-baru ini di Indonesia, yang begitu dekat dengan Filipina.”

Kamis pekan lalu, delapan orang – termasuk empat penyerang yang terkait Daesh – tewas dan 30 orang lainnya terluka dalam serangan teror di Thamrin di Jakarta Pusat.

Surat terbuka yang disiarkan akhir November telah mengutip pernyataan Penasihat Keamanan Nasional Cesar Garcia di depan sidang komite Kongres, yang mengatakan pengesahan BBL dapat memberikan kontribusi membatasi penyebaran ekstremisme di Mindanao.

Ia menggarisbawahi bahwa pemerintah Bangsamoro khususnya “akan dapat membantu para pemimpin Islam moderat untuk memerangi ideologi radikalisme” yang dipromosikan Daesh dan “mengarahkan masyarakat Muslim jauh dari pengaruh ISIS [Daesh].”

Menurut Garcia, penyelesaian proses perdamaian ‘akan positif dalam hal keamanan nasional dengan mengakhiri konflik bersenjata internal yang serius.

“Undang-undang ini pada dasarnya akan membebaskan komponen penting Angkatan Bersenjata Filipina … untuk mengalihkan sumber daya fokus pada masalah eksternal, terutama perlindungan integritas eksternal territorial dan wilayah maritim kita yang sekarang sedang terancam,” katanya.(T/R07/R05)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)