Pemerintah Koalisi Israel Gagal Sahkan RUU Status Hukum Pemukim

Yerusalem, MINA – Pemerintah koalisi Israel pada Senin (6/6), gagal meloloskan RUU yang memperbarui status hukum pemukim Israel di Tepi Barat yang diduduki.

Parlemen Israel memberikan suara pada RUU, yang memperluas perlindungan hukum bagi pemukim yang tinggal di wilayah tersebut, Anadolu melaporkannya.

Pemungutan suara dikalahkan dengan selisih 58-52 di Knesset, yang memiliki 120 kursi.

RUU itu dianggap sebagai “ujian” bagi pemerintah koalisi delapan partai di Israel, yang kehilangan mayoritas parlemen dengan para deputi yang baru-baru ini menarik dukungan mereka.

Baca Juga: Laba Perusahaan Senjata Israel Melonjak di Masa Perang Gaza dan Lebanon

Berbicara di parlemen menjelang pemungutan suara, Menteri Kehakiman Gideon Saar mengatakan jika RUU itu tidak disahkan, polisi Israel tidak akan dapat menangkap mereka yang melakukan kejahatan dan melarikan diri ke tanah yang diduduki.

Polisi Israel juga tidak akan dapat beroperasi di permukiman secara legal dan wilayah itu akan menjadi “ladang kejahatan.”

Saar bulan lalu memperingatkan, koalisi pemerintahan mungkin tidak akan bertahan kecuali jika melewati undang-undang.

“Pukulan berat bagi koalisi” dan “Awal dari akhir koalisi”, termasuk di antara berita utama yang digunakan media lokal setelah pemungutan suara.

Baca Juga: Jumlah Syahid di Jalur Gaza Capai 44.056 Jiwa, 104.268 Luka

Pemerintah koalisi didirikan pada Juni 2021, dengan kepercayaan 61 deputi, yang terdiri dari delapan partai. (T/R7R1)

Mi’raj News Agency (MINA)

Baca Juga: Hamas Sambut Baik Surat Perintah Penangkapan ICC untuk Netanyahu dan Gallant