Rakhine, 29 Rabi’ul Awwal 1435/1 Febuari 2014 (MINA) – Pemerintah Myanmar menyatakan akan melakukan penyelidikan atas aksi pembunuhan massal terhadap kelompok Muslim Rohingya di negara bagian Rakhine, Myanmar Bar at, namun bersikeras tidak mengizinkan pihak asing ikut campur.
Menteri Luar Negeri, Wunna Maung Lwin smengatakan pemerintah Myanmar akan membentuk tim untuk menyelidiki penyebab terjadinya aksi-aksi kekerasan yang merenggut sejumlah korban jiwa di wilayah konflik di Maungdaw baru-baru ini, demikian dilaporkan Press TV yang dikutip Mi’raj News (MINA), Sabtu.
Namun pemerintah Myanmar, menyatakan, tidak akan mengizinkan kelompok-kelompok asing untuk bergabung dalam penyelidikan.
Pihak berwenang membuka upaya penyelidikan terhadap kasus pembunuhan etnis Muslim Rohingya di negara bagian Rakhine yang bergejolak, menyusul tekanan dunia internasional.
Baca Juga: Festival Asia di Fukui Jepang, Budaya Indonesia Tampil Mempesona
Laporan PBB mengatakan sedikitnya 48 Muslim Rohingya dibunuh oleh massa Budha di putaran terakhir kekerasan di wilayah bermasalah. Pemerintah Myanmar telah menolak laporan tersebut dan menganggapnya sebagai laporan palsu.
Sementara itu, sejumlah sumber lain menunjukkan bahwa pemerintah juga terlibat dalam tindak kekerasan terhadap Muslim Rohingya.
Pasukan keamanan Myanmar dituduh menutup mata terhadap kejahatan yang dilakukan oleh ekstremis Buddha terhadap Muslim Rohingya.
Selain itu, badan-badan internasional dan organisasi Hak Asasi Manusia (HAM) menuduh pemerintah Myanmar melakukan kekerasan terhadap perempuan Rohingya.
Baca Juga: Serangan Udara Militer Myanmar Targetkan Biara, 28 Pengungsi Tewas
PBB mengakui Muslim Rohingya yang tinggal di negara bagian Rakhine Myanmar sebagai salah satu komunitas yang paling teraniaya di dunia dan
melihat gelombang kekerasan terhadap komunitas Muslim telah mengakibatkan ratusan orang tewas selama dua tahun terakhir.
Muslim Rohingya di Myanmar mencapai sekitar lima persen dari populasi negara itu hampir 60 juta jiwa.
Mereka telah dianiaya dan menghadapi penyiksaan, pengabaian, dan penindasan sejak kemerdekaan negara itu pada 1948.
Baca Juga: Iran Kecam AS Sanksi Penyelidik PBB Albanese
Pemerintah Myanmar telah berulang kali dikritik karena gagal untuk melindungi Muslim Rohingya.(T/P012/EO2/Mi’raj News)
Mi’raj Islamic News Agency
Baca Juga: Indonesia Desak AICHR Tolak Standar Ganda HAM terhadap Palestina