PEMERINTAH PALESTINA BERSATU AMBIL ALIH GAZA

Perjanjian antara Hamas dan Fatah tercapai setelah dua hari pembicaraan di Kairo (Foto: EPA)
Perjanjian antara Hamas dan Fatah tercapai setelah dua hari pembicaraan di Kairo (Foto: EPA)

Kairo, 2 Dzulhijjah 1435/26 September 2014 (MINA) – Setelah pertemuan dua hari di Kairo, para pejabat dari faksi Hamas dan Fatah Palestina sepakat, Kamis (25/9), pemerintah persatuan yang dijalankan oleh Presiden Mahmoud Abbas, akan mengambil alih Jalur Gaza.

“Itu suatu keharusan untuk bergerak cepat dan menyingkirkan segala macam kendala yang dihadapi pemerintah konsensus nasional,” kata Kepala Delegasi Fatah, Azzad Al-Ahmed kepada wartawan, Al Jazeera seperti dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA).

“Kami membahas pentingnya memulai rekonstruksi Gaza setelah agresi Israel terhadap Gaza pada 2009, 2012 dan 2014,” katanya.

Otoritas Palestina (PA) mengatakan dalam sebuah studi baru-baru ini bahwa pekerjaan rekonstruksi akan menelan biaya $ 7,8 miliar, dua setengah kali produk domestik bruto Gaza, termasuk $ 2,5 miliar untuk rekonstruksi rumah dan $ 250 juta untuk energi.

“Kami telah mendengar komitmen ini sebelumnya dan Hamas telah mengatakan kepada PA bahwa mereka siap menerima pasukan keamanan polisi di kawasan ini, dan mereka bersedia menyerahkan perbatasan,” lapor koresponden Al Jazeera dari Gaza sambil menambahkan, tetapi pasukan tersebut tidak pernah tiba di Gaza, dan PA menuduh Hamas menunda proses tersebut.

Pemerintah Persatuan Palestina terancam pecah sejak gencatan senjata dimulai di Gaza, yang berpotensi mengancam pembicaraan tidak langsung dengan Israel, dan rekonstruksi Gaza.

PBB, Israel dan PA mencapai kesepakatan pada 16 September untuk memungkinkan pekerjaan rekonstruksi di Gaza berlangsung.

Gencatan senjata Gaza pada Agustus antara Israel dan Palestina menyatakan bahwa PA, yang dipimpin oleh Abbas, harus mengambil alih pemerintahan sipil di Gaza dari Hamas.

Tapi perselisihan tentang pembayaran gaji kepada pekerja sektor publik di Gaza menciptakan ketegangan antara Hamas dan Fatah, termasuk gaji 50.000 mantan karyawan Hamas yang terdiri dari keamanan dan layanan sipil, pekerja di sektor kesehatan dan pendidikan.

“Semua pegawai negeri sipil akan dibayar oleh pemerintah persatuan karena mereka semua orang Palestina,” kata Azzam Ahmed dari Fatah. (T/P001/R01)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)

 

Comments: 0