PEMERINTAH PALESTINA PUTUSKAN KESEPAKATAN KEAMANAN-POLITIK DENGAN ISRAEL

(Foto: UNGA)
Presiden Palestina Mahmoud Abbas saat menyampaikan pidato pada Sidang Majelis Umum PBB. Rabu (30/9).(Foto: UNGA) New York, 17 Dzulhijjah 1436/1 Oktober 2015 (MINA) – Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyatakan pemerintahnya meninggalkan perjanjian politik dan keamanan dengan Israel, karena pelanggaran terus-menerus dilakukan entitas Zionis terhadap perjanjian itu selama 20 tahun terakhir.

“Mereka meninggalkan kami, kami tidak punya pilihan selain bersikeras tidak akan tetap menjadi satu-satunya yang berkomitmen untuk melaksanakan perjanjian ini, sementara Israel terus melanggar,” kata Abbas dalam pidatonya pada Sidang Majelis Umum PBB. Rabu (30/9). kemarin.

Pernyataan Abbas mengacu pada Perjanjian Oslo untuk mengatur sebuah negara Palestina berdampingan dengan Israel, dengan syarat interim yang mengatur keamanan dan kerjasama ekonomi.

“Oleh karena itu kami menyatakan tidak bisa terus terikat oleh perjanjian-perjanjian ini dan Israel harus menanggung semua tanggung jawabnya sebagai otoritas pendudukan, karena status quo tidak dapat dilanjutkan …” ujarnya.

“Rakyat kami membutuhkan harapan pasti dan perlu melihat upaya yang kredibel untuk mengakhiri konflik ini, penderitaan mereka dan mencapai hak-hak mereka,” tambahnya, sebagaimana siaran pers PBB yang diterima Mi’raj Islamic News Agency (MINA).

Berbicara pada hari ketiga Sidang Umum Majelis PBB ke-70 sesaat sebelum upacara pengibaran bendera Palestina sebagai Negara Peninjau, Abbas mengutip berbagai pelanggaran Israel yang terus-menerus terhadap perjanjian yang disepakati, yang awalnya menetapkan kemerdekaan Palestina penuh tahun 1999.

Menurutnya, kelanjutan dari status quo benar-benar tidak dapat diterima karena berarti menyerah kepada pelanggaran dari Otoritas Israel yang terus melakukan perluasan permukiman ilegal di Tepi Barat, khususnya di Al-Quds yang diduduki, juga blokade terus menerus di Jalur Gaza, yang menyimpang dari resolusi PBB dan perjanjian yang ditandatangani antara kedua belah pihak di bawah naungan internasional.

Rekonsiliasi Nasional

Meskipun berbagai kendala yang diberlakukan penjajah, lanjut Abbas, Otoritas Nasional Palestina telah bekerja untuk membangun fondasi negara, infrastruktur dan lembaga-lembaga nasional yang berdaulat

Dia menyatakan, aksesi keanggotaan di organisasi, konvensi dan perjanjian internasional bertujuan untuk melindungi rakyatnya dan memperkuat status hukum internasional dan identitas negara.

“Kami tidak akan menerima solusi sementara atau suatu negara terfragmentasi. Kami berusaha untuk membentuk pemerintah persatuan nasional yang berfungsi sesuai dengan program dari Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan kami berusaha untuk mengadakan pemilihan presiden dan legislatif,” kata Presiden Abbas.

Rakyat Palestina menginginkan terwujudnya negara Palestina merdeka dan mendapat tempat yang selayaknya di antara komunitas bangsa-bangsa.

Abbas juga memberikan ucapan terima kasih kepada negara-negara yang memberikan suara mayoritas dalam mendukung resolusi yang  memungkinkan bendera Palestina berkibar di Markas Besar PBB.

“Hari ini tidak lama lagi saat bendera Palestina akan dikibarkan di Al-Quds Timur, ibukota Negara Palestina,” tegasnya.

Mobilisasi Internasional

Dalam pidatonya, Abbas menyatakan kebijakan dan praktik Otoritas Pendudukan Israel serta posisi anggota Perdana Menteri dan kabinetnya yang mengarah pada kesimpulan yang jelas untuk menghancurkan solusi dua-negara atas dasar resolusi legitimasi internasional.

Ia kembali menekankan, dalam referensi pada hari raya Yahudi bertepatan dengan hari raya Muslim pada bulan September lalu: “Dari mimbar ini di PBB dan di periode hari raya keagamaan, saya juga terus memanggil orang-orang Israel untuk menegakkan perdamaian berdasarkan keadilan, keamanan dan stabilitas untuk semua.”

Dia juga menyerukan kepada Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB untuk memikul tanggung jawab mereka sebelum terlambat mencapai perdamaian di kawasan tersebut.

Palestina menyambut baik upaya dunia dan Eropa, termasuk inisiatif Perancis menyerukan pembentukan sebuah kelompok dukungan internasional untuk mencapai perdamaian.

Apa yang diperlukan adalah memobilisasi upaya internasional untuk mengawasi berakhirnya penjajahan sejalan dengan resolusi legitimasi internasional.

Abbas juga  meminta PBB untuk memberikan perlindungan internasional bagi rakyat Palestina sesuai dengan hukum kemanusiaan internasional.(T/R05/R01)

 

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)

Comments: 0