Pemerintah Perkuat Patroli Terpadu, Penanganan Karhutla Riau Dipercepat

Pekanbaru, MINA – Pemerintah terus mengintensifkan upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kembali melanda sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Wakil Menteri Kehutanan RI, Sulaiman Umar, bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan jajaran kementerian serta lembaga terkait, turun langsung meninjau lokasi terdampak sebagai bentuk respons cepat atas kondisi darurat yang terjadi.

Dalam kunjungan lapangan yang berlangsung pada Ahad (20/7), Wamen Sulaiman menegaskan komitmen pemerintah untuk memaksimalkan seluruh sumber daya dalam pengendalian karhutla. Ia menyampaikan bahwa patroli pencegahan kini diperkuat melalui skema Patroli Terpadu, yang melibatkan unsur Manggala Agni, TNI, Polri, serta Masyarakat Peduli Api (MPA).

“Patroli kini dilaksanakan di sembilan posko desa yang tersebar di Bengkalis, Dumai, Indragiri Hilir, Kampar, Kepulauan Meranti, Pelalawan, dan Siak. Selain itu, patroli mandiri juga berlangsung di 19 desa lainnya yang dianggap rawan kebakaran,” ujar Sulaiman kepada wartawan.

Upaya tersebut dilakukan sebagai antisipasi agar titik-titik panas tidak kembali meluas seiring dengan musim kemarau yang sedang berlangsung. Pemerintah juga memperkuat koordinasi antar lembaga guna mempercepat penanganan baik di darat maupun melalui operasi pemadaman udara dengan water bombing.

Dirjen Penegakan Hukum Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Dwi Januanto Nugroho, menyatakan bahwa kondisi sebaran asap akibat karhutla di Riau saat ini mulai membaik. Berdasarkan pantauan citra Satelit Himawari yang dianalisis oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), asap lintas batas yang sempat terdeteksi pada 19 Juli di wilayah Rokan Hilir kini telah menghilang.

Meski demikian, pemerintah tetap waspada terhadap potensi munculnya kembali titik api, mengingat curah hujan masih minim di beberapa daerah di Sumatra. Tim gabungan yang terdiri dari BPBD, KLHK, TNI, Polri, dan relawan MPA juga terus melakukan pemantauan intensif di daerah rawan terbakar.

Sementara itu, BNPB menyatakan telah menyiapkan tambahan bantuan logistik serta peralatan pemadaman bagi daerah yang memerlukan penguatan sumber daya. Teknologi modifikasi cuaca (TMC) juga disiapkan sebagai opsi untuk memicu hujan buatan apabila kondisi atmosfer memungkinkan.

Pakar lingkungan mengingatkan pentingnya upaya pencegahan dini serta penegakan hukum bagi pihak-pihak yang terbukti melakukan pembakaran lahan secara sengaja. Pemerintah pun menegaskan bahwa proses penyidikan terhadap korporasi atau perorangan yang terlibat pembakaran lahan akan terus dilanjutkan.

Dalam kesempatan tersebut, Wamen Sulaiman mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk ikut aktif dalam menjaga lingkungan dan tidak membuka lahan dengan cara membakar. “Karhutla bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama demi menjaga keberlangsungan ekosistem dan kesehatan masyarakat,” tegasnya.

Diketahui, kebakaran hutan dan lahan di Riau tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan masyarakat akibat polusi asap, tetapi juga berpengaruh terhadap aktivitas pendidikan, transportasi, dan perekonomian lokal. Pemerintah menargetkan penanganan karhutla tahun ini dapat lebih efektif dibanding tahun-tahun sebelumnya. []

Mi’raj News Agency (MINA)