Pemerintah Persatuan Libya Akan Diusulkan 10 Hari ke Depan

Libya Bernardino Leon. (Foto: UNSMIL)" width="600" height="400" /> Perwakilan Khusus PBB untuk Libya Bernardino Leon. (Foto: UNSMIL)

Tobruk, 16 Rabi’ul Akhir 1437/26 Januari 2016 (MINA) – Sebuah pemerintah persatuan Libya yang baru akan diusulkan dalam sepuluh hari ke depan, setelah parlemen yang diakui secara internasional menolak susunan kabinet awal yang diajukan Dewan Presiden yang disponsori PBB.

“Kami akan menghormati batas waktu sepuluh hari,” kata Penasehat Pemerintah Persatuan Fathi Ben Issa, Selasa (26/1).

Parlemen yang diakui secara internasional di Tobruk pada Senin menolak susunan kabinet awal dari pemerintah persatuan yang didukung PBB. Press TV memberitakannya yang dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA).

Baca Juga: Netanyahu Setujui Gencatan Senjata 60 Hari, Tapi Tetap Siap Lanjutkan Perang

Sebanyak 89 dari 104 anggota parlemen yang menghadiri sesi Senin, menolak kabinet yang dibentuk oleh Dewan Presiden (PC) yang disponsori PBB.

Libya saat ini memiliki dua pemerintah dan parlemen yang bersaingan.

Rencana pembentukan pemerintah persatuan diumumkan pada 19 Januari lalu untuk menjembatani kesenjangan politik antara kedua fihak yang berselisih.

Libya telah bergulat dengan kekerasan dan ketidakpastian politik sejak digulingkannya Presiden Muammar Gaddafi  dan kemudian dibunuh oleh pemberontak pada 2011.

Baca Juga: Zohran Mamdani Tegaskan Dukungan Penuh terhadap Palestina dan Gerakan Boikot Zionis

Setelah persaingan sengit antara kelompok militan di negara itu, Fraksi Libya Dawn mengambil alih ibukota, Tripoli, pada Juli 2014. Kelompok ini mendirikan pemerintahan sendiri di ibukota Tripoli, sedangkan pemerintah yang diakui secara internasional pindah berbasis ke kota timur Bayda dan Tobruk. (T/P001/P2)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)

Baca Juga: Trump Terkejut, Hamas Perlakukan Sandera Tentara Israel dengan Baik