PEMERINTAH REKONSILIASI PALESTINA TOLAK PENGEMBALIAN UANG PAJAK OLEH ISRAEL

Gaza, 18 Jumadil Akhir 1436/7 April, 2015 (MINA) – Pemerintah Rekonsiliasi Palestina yang dipimpin oleh Perdana Menteri, Rami Hamdalah, memutuskan menolak pengembalian uang pajak hak Palestina yang bertahun-tahun dijarah Israel, setelah zionis itu menyatakan akan memotong uang pajak tersebut sebanyak 1 miliar shekel  (kl. Rp. 3,2 triliun).

Presiden ditugaskan untuk membawa kasus ini ke lembaga arbitrase internasional karena dengan kasus ini Israel dinilai telah melanggar hukum dan konvensi internasional. Demikian hasil sidang kabinet yang diadakan Selasa (7/4) di Ramallah yang disiarkan website resmi pemerintah koaliasi, yang dikutip Koresponden Mi’raj Islamic News Agency (MINA) di Gaza.

Kabinet juga memutuskan membentuk sebuah komite untuk mengatur serah terima semua perbatasan yang berada di Jalur Gaza yang bertujuan untuk mempercepat proses rekonstruksi Jalur Gaza.

Keputusan itu  juga dimaksudkan agar Pemerintah Rekonsiliasi Nasional Palestina bekerja lebih serius terhadap permasalahan di Jalur Gaza.

Pemerintah Rekonsiliasi meminta dukungan dan kerjasama dari semua pihak serta unsur-unsur politik untuk memperkuat upaya pemerintah memenuhi segala kebutuhan di Jalur Gaza.

Saat ini perbatasan-perbatasan di Jalur Gaza masih ditempati oleh para staf yang berasal dari pemerintahan sebelum terbentuknya pemerintah rekonsiliasi. Dengan dibentuknya komite ini dimungkinkan untuk menunjuk staf-staf baru yang berasal dari pemerintahan hasil rekonsiliasi.

Dari berbagai sumber didapatkan kabar, terlambatnya serahterima perbatasan ini dikarenakan masalah keamanan yang ditekankan oleh pemerintahan sebelumnya, sebagai masalah mendasar yang harus menjadi prioritas sebelum benar-benar diserahterimakan.

Sikap ini dikarenakan pemerintahan di Gaza sebelumnya mengkhawatirkan banyaknya penyusup atau mata-mata dari berbagai pihak yang memanfaatkan situasi di perbatasan tersebut.(K01/P2)