Jakarta, MINA – Pemerintah memutuskan mencabut izin usaha empat perusahaan tambang nikel yang beroperasi di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, setelah menghadapi sorotan tajam dari masyarakat.
Keputusan itu diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (10/6).
“Atas arahan Bapak Presiden, pemerintah mengambil langkah tegas dengan mencabut izin usaha empat perusahaan tambang di Raja Ampat,” kata Prasetyo.
Langkah ini dilakukan setelah Presiden Prabowo Subianto mengadakan rapat terbatas dengan sejumlah menteri di kediamannya di Hambalang, Bogor, pada Senin (9/6). Pertemuan tersebut membahas aktivitas tambang nikel di kawasan Raja Ampat yang dinilai berdampak negatif terhadap lingkungan.
Baca Juga: IKAPI Gelar Islamic Book Fair 2025, Catat Agendanya
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa perusahaan-perusahaan yang dicabut izinnya adalah PT Anugerah Surya Pratama (ASP), PT Mulia Raymond Perkasa (MRP), PT Kawei Sejahtera Mining (KSM), dan PT Nurham.
“Pencabutan izin ini didasarkan pada hasil penyelidikan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang menemukan pelanggaran aturan lingkungan. Selain itu, lokasi operasional perusahaan-perusahaan tersebut berada di kawasan geopark,” ujar Bahlil.
Namun, pemerintah memutuskan untuk tidak mencabut izin PT Gag Nikel. Menurut Bahlil, perusahaan tersebut tidak termasuk dalam kawasan geopark, meskipun tetap akan diawasi dengan ketat. “Walaupun PT Gag Nikel masih beroperasi, pengawasan terhadapnya akan diperketat untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku,” tambahnya.
Keputusan tersebut merupakan langkah konkret pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan dan memastikan kegiatan ekonomi tidak merusak kawasan yang memiliki nilai ekologis tinggi seperti Raja Ampat. Sebelumnya, isu aktivitas tambang di wilayah tersebut telah menjadi perhatian publik karena dikhawatirkan dapat mengancam ekosistem unik di kawasan kepulauan tersebut.
Baca Juga: Prakiraan Cuaca Jakarta Selasa Ini Berawan hingga Hujan Petir
Sumber internal yang mengetahui pertemuan di Hambalang menyebutkan bahwa Presiden Prabowo bertekad menghentikan seluruh aktivitas tambang yang merusak lingkungan di Raja Ampat. []
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Menlu RI: Intersepsi Israel terhadap Kapal Madleen Langgar Hukum Internasional