Pemerintah RI Siapkan Skema Pemulangan WNI Terdampak COVID-19

Proses pemulangan WNi

Jakarta, MINA – Pemerintah Republik Indonesia sedang menyusun rencana pemulangan Warga Negara Indonesia (WNI) dari berbagai belahan dunia sebagai imbas dari virus corona (COVID-19).

Secara kronologis, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan rencana skenario pemulangan, yakni para WNI akan diperiksa terlebih dulu Identitas lengkapnya.

“Identitas lengkap termasuk tujuan terakhir nanti sampai di Indonesia,” ujar Muhadjir dalam konferensi pers melalui siaran langsung di akun Instagram Sekretariat Kabinet, yang dikutip MINA Rabu (1/4).

Selain itu, para WNI yang pulang ke Indonesia harus mengantongi sertifikat sehat dari negara tempat mereka  bekerja atau tinggal.

Sejalan dengan Menko PMK, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi juga menegaskan, skema pemulangan WNI tetap akan melewati protokol kesehatan yang ketat, diantaranya adalah:

Pemeriksaan kesehatan tambahan saat tiba di tanah air, wajib mengisi
health alert card yang disiapkan oleh Kementerian Kesehatan, dan bagi yang
menunjukkan gejala maka akan ditangani lebih lanjut, yaitu akan dilakukan karantina secara terpisah.

“Sementara bagi yang tidak menunjukkan gejala, maka sangat dianjurkan tetap melakukan karantina mandiri selama 14 hari,” kata Menlu dalam siaran pers yang diterima MINA.

Menurut Retno, saat ini yang paling menonjol dalam skema pemulangan adalah WNI di Malaysia, Anak Buah Kapal (ABK) yang bekerja di kapal pesiar, dan kelompok Jamaah Tabligh di India.

WNI yang tinggal dan bekerja di Malaysia, Menlu memastikan, jumlahnya lebih dari satu juta orang. Sementara data yang bisa kita himpun untuk ABK yang bekerja di kapal-kapal pesiar, jumlahnya adalah sekitar 11,838 orang yang bekerja di 80 kapal.

“Jumlah ini mungkin dari waktu ke waktu akan terus bergerak sesuai dengan data-data yang masuk ke kami,” ujar Menlu RI.

Sementara berdasarkan data yang peroleh, jumlah Jamaah Tabligh yang ada sekitar 1.456 orang dan 731 orang di antaranya di India. (R/RE1/RI-1)

 

Mi’raj News Agency (MINA)