PEMERINTAH THAILAND JANJIKAN PERDAMAIAN DALAM SATU TAHUN MENDATANG DI SELATAN

waega Penduduk desa tampak di lokasi serangan bom, di provinsi Narathiwat selatan 12 Mei 2014 (Potho: Reutres)

Bangkok, 11 Muharam 1435/4 November 2014 (MINA) – Pemerintah militer Thailand berjanji akan menciptakan perdamaian untuk warga Muslim di selatan negara itu dalam waktu satu tahun, meskipun pembicaraan damai terhambat dan menelan ribuan nyawa dalam dekade terakhir.

Kekerasan sporadis telah menewaskan setidaknya lebih dari 5.700 orang di provinsi-provinsi mayoritas Muslim Thailand yang berbatasan dengan Malaysia, di mana perlawanan terhadap ketidakadilan pemerintah pusat telah ada selama puluhan tahun dan muncul kembali pada Januari 2004.

Dalam aksi kekerasan terbaru Jumat lalu, Irraweddy yang dikutip Mi’raj News Agency (MINA) melaporkan seorang wanita tewas dan sedikitnya dua terluka dalam serangan bom terpisah diluncurkan oleh tersangka militan, di tiga restoran di provinsi Pattani, kata polisi.

“Kami melakukan semua yang kami bisa. Kami akan mencoba untuk menciptakan kedamaian dalam waktu satu tahun, “kata Menteri Pertahanan Prawit Wongsuwan.

Baca Juga: HRW: Pengungsi Afghanistan di Abu Dhabi Kondisinya Memprihatinkan

Ia menyalahkan serangan terhadap oposisi yang membalas karena penangkapan terbaru oleh pihak berwenang.

“Serangan terjadi karena kami berhasil menangkap banyak orang, termasuk para pemimpin, dari kelompok yang terlibat menghasut tindak kekerasan,” tambah Prawit.

Kekerasan terjadi saat Perdana Menteri Thailand, Prayuth Chan-ocha, berusaha  menampilkan gambar kelompok perlawanan muslim yang berbasis di Pattani, provinsi Yala dan Narathiwat di Thailand, yang  disebut “Pedalaman Selatan”.

Hal ini kadang-kadang menyebar ke provinsi Songkhla terdekat, yang ramai dikunjungi wisatawan dari negara tetangga Malaysia. Provinsi yang pernah menjadi bagian dari kesultanan Muslim Melayu sampai dicaplok  Thailand pada 1902.

Baca Juga: Gunung Berapi Kanlaon di Filipina Meletus, 45.000 Warga Mengungsi

Pemerintah terus menerus mencoba, dan sedikit demi sedikit keberhasilan datang untuk membendung kekerasan. Tanggapan oposisi telah menuai kritik, termasuk tuduhan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang meluas terhadap tersangka militan-militan  muslim dan pendukung-pendukungnya.

Sebelumnya Pemerintah Perdana Menteri Yingluck Shinawtra yang kemudian digulingkan militer, dalam pernyataan resminya telah menyatakan setuju untuk memulai pembicaraan damai dengan kelompok militan yang beroperasi di provinsi-provinsi selatan pada 2013. (T/P004/P2)

Mi’raj News Agency (MINA)

Baca Juga: Presiden Korea Selatan Selamat dari Pemakzulan