PEMERINTAH THAILAND USAHAKAN SOLUSI BAGI JILBAB

THAILAND-300x200.jpg" alt="Siswi Muslim dilarang berjilbab di sekolah negeri Bangkok, Thailand. (Foto: Paula Bronstein/Getty Images AsiaPac)" width="300" height="200" /> Siswi Muslim dilarang berjilbab di sekolah negeri Bangkok, Thailand. (Foto: Paula Bronstein/Getty Images AsiaPac)

Bangkok, 2 Rajab 1436/21 April 2015 (MINA) – Menanggapi larangan berjilbab bagi 17 siswi Muslim oleh sekolah negeri di Bangkok, Perdana Menteri Thailand, Jenderal Prayuth Chan-ocha mengatakan sedang mencari solusi terhadap kasus itu.

Chan-ocha mengatakan, Senin (20/4), dia telah meminta Departemen Pendidikan untuk menemukan solusi kasus pelarangan jilbab itu. Namun dia tidak menyatakan setuju dengan larangan tersebut, Anadolu Agency yang dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA).

Direktur sekolah telah membenarkan larangan dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan yang diduga melarang jilbab di sekolah umum di kalangan sekolah negeri Thailand.

Namun, Direktur Jenderal Departemen Kementerian Agama, Sod Daengkiat mengatakan kepada The Nation, tidak ada peraturan tersebut.

Sementara itu, Wakil Direktur Departemen Studi Agama di Universitas Chulalongkorn Bangkok, Sarawut Ari, menjelaskan kepada media Matichon, Senin, “melindungi tubuh mereka dari pandangan orang lain adalah kebutuhan dasar dalam Islam” bagi perempuan Muslim.

Ari menambahkan, pemerintah harus meminta saran dari para ahli agama dan Chularajamontri, pemimpin Raja Islam Raja yang ditunjuk negara, mengenai pakaian Muslimah yang hanya memperlihatkan mata pemakainya.

Tiga provinsi Thailand paling selatan, yaitu Yala, Pattani dan Nathatiwat, di mana 80 persen penduduknya beragama Islam dan 20 persen Budha, telah diganggu oleh pemberontakan separatis sejak 1960-an.

Wilayah ini merupakan kesultanan Islam yang independen dengan pengaruh agama yang besar di dunia Muslim Asia Tenggara sampai mereka bergabung dengan Siam (nama sebelum Thailand) setelah Perjanjian Anglo-Siamese 1909.

Pada tahun 1960, pemerintah pusat berusaha untuk memaksakan budaya Thailand pada Muslim Melayu yang mencari otonomi politik dan budaya.

Rezim militer Thailand berusaha merebut kendali sekolah-sekolah Islam, sehingga mendorong beberapa kelompok Muslim melancarkan perang gerilya melawan negara.

Pemberontakan mereda menjelang akhir tahun 1980-an, tetapi kembali memanas pada Januari 2004, ketika terjadi gelombang serangan terhadap militer, polisi dan para biksu Budha.

Sejak itu, kekerasan terus berlanjut, telah menewaskan 6.000 orang dan sekitar 11.000 cedera. (T/P001/P2)

Baca Juga: Filipina Kembali Dihantam Badai

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)