Pemerintah Walloon Belgia Tangguhkan Ekspor Amunisi ke Israel

Bendera Belgia, Brussel, Belgia. (Photo: Getty)

Brussels, MINA – Pemerintah regional Walloon mengumumkan secara resmi telah menangguhkan dua izin ekspor amunisi ke pendudukan Israel. Demikian dikutip dari Memo, Rabu, (7/2).

Di Parlemen pada Senin, Menteri Perumahan, Christophe Collignon, mengumumkan penangguhan tersebut ketika menjawab pertanyaan Elio Di Rupo, Menteri-Presiden Wallonia, salah satu dari tiga wilayah di Belgia.

Collignon mengatakan Di Rupo memutuskan untuk menangguhkan sementara dua izin yang diberikan kepada perusahaan PB Clermont, menyusul keputusan sementara Mahkamah Internasional bulan lalu mengenai Israel, serta kemunduran situasi kemanusiaan yang tidak dapat diterima di Jalur .

Dia menekankan bahwa Wallonia telah berkomitmen sejak tahun 2009 untuk tidak mengekspor bahan-bahan militer yang akan memperkuat kapasitas militer pendudukan Israel.

Dua lisensi diberikan kepada PB Clermont pada awal tahun 2023, katanya, seraya menambahkan bahwa dokumen tersebut dengan jelas menyebutkan pengguna akhir amunisi yang diproduksi. “Itu hanya negara-negara Eropa, termasuk Belgia,” katanya, menekankan bahwa bahan-bahan tersebut diekspor ke UE atau Amerika setelah diproses di Israel.

Israel melancarkan serangan mematikan di Jalur Gaza sejak serangan Hamas pada 7 Oktober yang menurut Tel Aviv menewaskan hampir 1.200 warga Israel.

Namun, sejak saat itu, Haaretz mengungkap bahwa helikopter dan tank tentara Israel, pada kenyataannya, telah membunuh banyak dari 1.139 tentara dan warga sipil yang diklaim oleh Israel telah dibunuh oleh Perlawanan .

Setidaknya 27.585 warga Palestina telah tewas dan 66.978 lainnya terluka dalam serangan Israel di Jalur Gaza sejak 7 Oktober, menurut Kementerian Kesehatan di wilayah kantong tersebut.

Serangan Israel telah menyebabkan 85 persen penduduk Gaza menjadi pengungsi di tengah kekurangan makanan, air bersih dan obat-obatan, sementara 60 persen infrastruktur di wilayah kantong tersebut telah rusak atau hancur, menurut PBB. (T/B03/RS3)

Mi’raj News Agency (MINA)