Sana’a, MINA – Arab Saudi pada hari Jumat (2/7) mengumumkan, pemerintah Yaman dan kelompok oposisi telah menyetujui mekanisme untuk menghentikan eskalasi antara kedua belah pihak.
Sebuah pernyataan Saudi yang dikutip oleh Saudi Press Agency mengatakan “perwakilan pemerintah Yaman dan Dewan Transisi Selatan (STC) bertemu di Riyadh untuk membahas upaya berkelanjutan untuk mendorong penerapan perjanjian Riyadh.”
Perjanjian Riyadh ditandatangani pada 5 November 2019 antara pemerintah Yaman dan STC, dan mencakup beberapa ketentuan politik, keamanan, dan ekonomi seperti pembentukan pemerintah Yaman baru dengan partisipasi STC dan integrasi milisi Yaman ke dalam pasukan pemerintah Yaman.
Dikutip dari Anadolu, Arab Saudi meminta kedua belah pihak mengesampingkan perbedaan dan tetap berpegang pada kepentingan bersama untuk terus menerapkan ketentuan perjanjian guna menyatukan rakyat Yaman dan menghentikan pertumpahan darah.
Baca Juga: Warga Palestina Bebas setelah 42 Tahun Mendekam di Penjara Suriah
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Yaman Ahmed bin Mubarak menyambut baik pernyataan Arab Saudi tentang kesepakatan Riyadh.
“Kami menyambut baik pernyataan yang dikeluarkan oleh Arab Saudi, yang mencakup pesan yang jelas untuk menghormati komitmen yang disepakati untuk menghentikan eskalasi dan mempersiapkan kembalinya pemerintah Yaman ke Aden dengan cepat,” tulis bin Mubarak di Twitter.
STC sendiri belum mengomentari pernyataan tersebut. (T/R7/P2)
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Faksi-Faksi Palestina di Suriah Bentuk Badan Aksi Nasional Bersama