Pemerintah Yaman Tolak Usulan Pemerintah Bersatu dari Houthi

Riyadh, 12 Sya’ban 1437/19 Mei 2016 (MINA) – Perdana Menteri Yaman Ahmed bin Dagher pada Rabu (17/5) menolak pemerintah persatuan yang diusulkan oleh kelompok milisi Houthi yang dituduh membawa perekonomian negara itu ke jurang kehancuran.

Pada awal rapat kabinet di Riyadh, Arab Saudi, Bin Dagher menekankan bahwa Houthi harus menyerahkan senjata mereka dan menarik diri dari wilayah yang disita sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB yang diadopsi pada April tahun lalu.

Houthi dan sekutunya menyerbu ibukota Sanaa pada September 2014 dan melanjutkan untuk menguasai beberapa wilayah Yaman lainnya, memaksa Presiden Abd-Rabbo Mansour Hadi melarikan diri ke Arab Saudi.

Arab Saudi membentuk koalisi regional yang memulai serangan udara terhadap Houthi sejak Maret tahun lalu dan kemudian mengirim pasukan darat untuk mendukung pemerintahan Hadi.

Pada pembicaraan damai yang ditengahi PBB yang dimulai pada 21 April di Kuwait, oposisi bersenjata membuat pemerintah transisi konsensus prasyarat untuk menerapkan Resolusi Dewan Keamanan 2216.

Bin Dagher menambahkan, negara itu dalam keadaan keruntuhan ekonomi dan moneter yang mengerikan, setelah Houthi menghabiskan $ 3 miliar, hampir seluruh cadangan moneter Yaman dalam upaya perang mereka, demikian Al Arabiya memberitakan yang dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA).

Dia mengatakan, para pemberontak juga mencetak uang lebih banyak yang mengarah kepada jatuhnya nilai rial dan lonjakan harga.

Pada Selasa, delegasi pemerintah Yaman mengancam akan keluar dari pembicaraan damai.

Sementara Eemir Kuwait Sheikh Sabah al-Ahmad al-Sabah pada Rabu menyeru kedua belah pihak untuk terus melakukan negosiasi untuk mencapai hasil positif.

Pertempuran telah menewaskan lebih dari 6.400 orang, sekitar 2,8 juta pengungsi dan menyebabkan 82 persen penduduk Yaman dalam kondisi membutuhkan bantuan. (T/P001/R02)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)