Pemerintahan Biden Pulihkan Bantuan untuk Palestina

Washington, MINA – Pemerintahan Presiden AS Joe Biden telah mengumumkan mereka akan memulihkan bantuan untuk Palestina yang dihentikan saat pemerintahan Donald Trump, dan akan membangun kembali misi diplomatiknya dengan Otoritas Palestina (PA).

Dalam sambutannya di debat terbuka Dewan Keamanan PBB pada Selasa (26/2), Pejabat Duta Besar AS untuk PBB Richard Mills menyatakan bagian dari keterlibatan pemerintahan Biden dengan Israel dan Palestina adalah memperbarui hubungan AS dengan kepemimpinan Palestina dan rakyat Palestina, hubungan yang telah berhenti berkembang selama empat tahun terakhir, MEMO melaporkannya.

Mills mengatakan, pembaruan hubungan dan kelanjutan pendanaan tidak dimaksudkan sebagai “bantuan untuk kepemimpinan Palestina,” tetapi merupakan langkah yang akan menguntungkan proses perdamaian yang sedang berlangsung secara keseluruhan termasuk pihak Israel.

“Bantuan AS bermanfaat bagi jutaan warga Palestina biasa dan membantu melestarikan lingkungan yang stabil yang menguntungkan Palestina dan Israel,” katanya.

Pada Agustus 2018, mantan Presiden Donald Trump memangkas semua dana AS ke Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA), yang memberikan bantuan kepada sekitar 5,6 juta pengungsi Palestina di Timur Tengah dengan dana dari anggota PBB.

Meskipun badan PBB itu menerima dana dari negara-negara anggotanya yang lain, AS sejauh ini merupakan kontributor terbesar sebelum Trump memotong dananya, dengan sumbangan tahunan sebesar USD 350 juta, sekitar seperempat dari anggaran badan tersebut.

Hasil dari keputusan Trump sangat memengaruhi kemampuan operasional organisasi, dan memaksanya untuk mengurangi banyak operasi karena krisis keuangan yang dialaminya.

Mills meyakinkan dewan keamanan bahwa meskipun bantuan terus berlanjut, AS akan mempertahankan “dukungannya yang teguh untuk Israel” dan bahwa ia akan terus mendukung “solusi dua negara yang disepakati bersama, di mana Israel hidup dalam perdamaian dan keamanan di samping negara Palestina yang layak. ”

Duta Besar tersebut mengklaim, visi solusi dua negara, meskipun dalam tekanan yang serius, tetap merupakan cara terbaik untuk memastikan masa depan Israel sebagai negara demokratis dan Yahudi sambil menjunjung tinggi aspirasi sah rakyat Palestina untuk sebuah negara dan untuk hidup bersama, penuh martabat dan keamanan.

Menurutnya, hambatan utama bagi proses perdamaian adalah pembangunan pemukiman ilegal khusus Yahudi yang sedang berlangsung di wilayah Palestina yang diduduki di Yerusalem Timur dan Tepi Barat.

Ribuan unit permukiman baru, yang dinyatakan ilegal menurut hukum internasional, baru-baru ini telah disetujui oleh pemerintah Israel dan akan semakin menghalangi upaya menuju kenegaraan Palestina.

Mills mengakui fakta ini, mendesak Israel dan PA untuk menghindari langkah sepihak yang membuat solusi dua negara lebih sulit, seperti aneksasi wilayah, aktivitas pemukiman, pembongkaran, hasutan untuk melakukan kekerasan, dan memberikan kompensasi bagi individu yang dipenjara karena tindakan terorisme.

Meskipun banyak yang melihat pendekatan pemerintahan Biden lebih seimbang dan mediator daripada Trump dalam hal kawasan, Biden dan pasangannya Wakil Presiden Kamala Harris masih dipandang berkomitmen terhadap Israel dan keamanannya.

Pekan lalu, penasihat keamanan nasional Biden berjanji kepada Israel bahwa AS akan berkonsultasi dengannya tentang semua masalah yang berkaitan dengan Timur Tengah. (T/R7/R1)

Mi’raj News Agency (MINA)