Tel Aviv, MINA – Saluran 12 Israel melaporkan perselisihan internal dalam pemerintahan Israel semakin dalam setelah para menteri utama dikecualikan dari diskusi sensitif tentang bagaimana menanggapi langkah-langkah terbaru negara-negara Barat untuk mengakui Negara Palestina.
Menurut sumber politik yang tidak disebutkan namanya yang dikutip oleh saluran tersebut, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengadakan pertemuan darurat yang tidak dijadwalkan pada hari sebelumnya untuk membahas kemungkinan tanggapan. Khususnya, Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich tidak diundang untuk ambil bagian. Demikian dikutip dari MEMO, Selasa (23/9).
Sumber yang dekat dengan Ben Gvir menuduh Netanyahu mencoba melunakkan tuntutan agar Israel secara resmi memaksakan kedaulatan atas Tepi Barat yang diduduki.
Ben Gvir dan sekutunya dilaporkan mendorong pendekatan yang lebih keras, termasuk mempercepat langkah-langkah untuk menerapkan kendali penuh Israel atas Tepi Barat dan mengakhiri peran Otoritas Palestina.
Baca Juga: Singapura akan Akui Negara Palestina dan Beri Sanksi Para Pemimpin Israel
Sebaliknya, Netanyahu dikatakan menginginkan tanggapan yang lebih seimbang yang akan menjaga persatuan koalisi politiknya, dan menghindari ketegangan lebih lanjut di dalam dan luar negeri.
Menurut Channel 12 Israel, Netanyahu dilaporkan menekankan selama pertemuan tersebut pentingnya koordinasi penuh dengan pemerintahan Presiden AS Donald Trump dalam merumuskan tanggapan terhadap pengakuan negara Palestina. []
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Dua Rumah Sakit Gaza Berhenti Beroperasi Akibat Serangan Israel