PEMERINTAHAN PERSATUAN PALESTINA DIRESMIKAN PEKAN DEPAN

Gaza City, 20 Rajab 1435/19 Mei 2014 (MINA) – Sebuah pemerintahan persatuan Palestina baru dari hasil kesepakatan rekonsiliasi akan diresmikan pekan depan.

Ihab R. Al-Ghusain, Kepala Departemen Penerangan Pemerintah Palestina, menyatakan, pembicaraan untuk membentuk pemerintahan persatuan Palestina yang baru dari hasil kesepakatan rekonsiliasi terus berlanjut meskipun mendapat tekanan dari Amerika dan Israel.

“Pemerintahan baru akan dibentuk pekan depan dan akan diisi oleh orang-orang yang profesional di bidangnya” kata Al-Ghusain kepada wartawan Mi’raj Islamic News Agency (MINA) di Gaza City, Jalur Gaza, Senin (19/5).

Pernyataan Al-Ghusain mengenai waktu pembentukan pemerintahan persatuan Palestina ditegaskan oleh beberapa pejabat Palestina lainnya. Khalil Assaf, anggota komite rekonsiliasi Palestina di Tepi Barat, mengatakan, pemerintah persatuan akan diumumkan dalam beberapa hari lagi.

Baca Juga: Militer Israel Kembali Keluarkan Peringatan Evakuasi untuk Dua Wilayah Gaza

Assaf juga menyatakan sebagaimana dikutip media Palestina Al-Ray, bahwa kerangka kerja kepemimpinan sementara Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) akan diselenggarakan di Kairo-Mesir beberapa hari setelah pemerintahan persatuan terbentuk.

Bassem Naim, penasihat Perdana Menteri Palestina di Jalur Gaza, Ismail Haniyah , mengatakan, koordinator rekonsiliasi dan anggota senior gerakan Fatah, Azzam Al-Ahmad akan bertemu dengan para pejabat Hamas di Gaza pekan ini untuk menyimpulkan rekonsiliasi.

Kedatangan Al-Ahmd di Gaza juga menginformasikan kepada gerakan-gerakan Palestina tentang daftar akhir kader Fatah yang masuk kabinet menteri pemerintah baru itu.

Sementara Ihab menjelaskan, posisi perdana menteri dalam pemerintahan persatuan Palestina itu akan dipegang oleh petinggi Fatah Mahmoud Abbas serta diisi oleh para teknokrat dari Tepi Barat dan beberapa menteri dari Gaza.

Baca Juga: Selama 84 Pekan Ribuan Warga Maroko Protes Genosida di Gaza

Dia menegaskan, menteri-menteri dari pihak Hamas yang saat ini tengah menjabat tidak akan masuk ke pemerintahan baru tersebut. ”Namun, menteri-menteri yang saat ini menjabat di pemerintahan Hamas tidak akan masuk ke pemerintahan baru ini,” tegas Al-Ghasain.

Pembentukan pemerintahan baru tersebut masih terganjal beberapa kendala, namun demikian pembicaraan antara kedua belah pihak terus berlanjut hingga tercapainya hasil yang diinginkan.

Ihab menjelaskan, masih ada kendala dalam pemerintahan baru yang akan terbentuk, terutama masalah teknis, yaitu pegawai yang bekerja dalam pemerintahan Hamas dan masalah keamanan.

“Ini menjadi masalah tersendiri bagi kami, karena jumlah pegawai pemerintahan yang ada akan menjadi berlipat, namun akan dikeluarkan kebijakan untuk pegawai yang telah bekerja selama lebih dari 15 tahun akan diajukan untuk pensiun dini,” ujar Ihab kepada MINA.

Baca Juga: Militer Israel Kirim 2 Batalyon Tambahan ke Tepi Barat

Sementara itu, masalah keamanan dalam negeri, akan tetap seperti sebagaimana yang ada saat ini hingga terbentuknya pemerintahan baru hasil pemilu yang akan datang.

Pada 23 April 2014 lalu, Hamas dan Fatah menandatangani kesepakatan rekonsiliasi yang mengagendakan pembentukan pemerintah persatuan dalam waktu lima pekan setelah kesepakatan.

Para fihak sepakat untuk melaksanakan agenda-agenda yang telah disepakati sebelumnya selama beberapa tahun lalu -yang ditangguhkan- di Kairo dan Doha.

Pembentukan pemerintah persatuan merupakan langkah penting dalam pelaksanaan perjanjian persatuan, terutama bekerja untuk meremajakan perekonomian Gaza, yang terganggu akibat blokade yang diberlakukan pasukan pendudukan Israel selama delapan tahun lebih setelah Hamas naik ke tampuk pemerintahan pada 2006 lalu.(L/K01/K02/K03/P02)

Baca Juga: Pejuang Palestina Serang Tentara Zionis, 1 Tewas, 2 Terluka

 

Mira Islamic News Agency (MINA)

Baca Juga: Rumah sakit di Gaza Lumpuh Akibat Krisis Bahan Bakar