PEMIMPIN CATALONIA BERKERAS TUNTUT KEMERDEKAAN

Meski Mahkamah Konstitusi menganulir referendum, para pemimpin prokemerdekaan Catalonia tetap menuntut pemisahan diri (Foto: BBC)
Meski Mahkamah Konstitusi menganulir referendum, para pemimpin prokemerdekaan Catalonia tetap menuntut pemisahan diri (Foto: BBC)

Madrid, 30 Muharram 1437/12 November 2015 (MINA) – Para pemimpin prokemerdekaan, Rabu (11/11) waktu setempat, bersumpah untuk terus maju dengan rencana memisahkan wilayah Catalonia dari Spanyol, meskipun Mahkamah Konstitusi telah memutuskan untuk menunda pelaksanaan referendum.

Salah seorang pemimpin prokemerdekaan Catalonia, Oriol Junqueras, mencuit di akun Twitter-nya, “Kehendak rakyat Catalonia tidak bisa ditunda. Kami berkomitmen untuk terus maju dengan mandat demokrasi kita.”

Seperti dilaporkan BBC, Wakil Presiden Catalonia Neus Munte mengatakan pemisahan diri merupakan kemauan politik dari pemerintah daerah. Karena itu semua persiapan rencana kemerdekaan Catalonia dalam 18 bulan tetap harus berjalan.

“Kemauan politik dari pemerintah Catalonia adalah untuk terus maju dengan semua isi resolusi,” ungkapnya, seperti dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA).

Perdana Menteri (PM) Spanyol Mariano Rajoy pada Rabu pagi mengajukan perlawanan ke Mahakamah Konstitusi untuk menggagalkan upaya Catalonia memisahkan diri dari teritorium ‘Negeri Matador’. Mahkamah menerima permintaan penundaan resolusi seperti yang diminta pemerintah pusat.

Peningkatan ketegangan antara Madrid dan Catalonia datang hanya beberapa pekan menjelang pemilihan umum, yang dijadwalkan pada 20 Desember. Sejauh ini belum bisa diprediksi siapa yang akan memenangkan pemilu.

Pemerintah pusat di Madrid berkeras langkah pemisahan diri dilarang di bawah konstitusi Spanyol dan PM Rajoy menuduh para pengampanye kemerdekaan Catalonia mencoba memecah belah bangsa.

“Kita bicara tentang mempertahankan keutuhan negara. Mereka berusaha untuk memusnahkan kesatuan bangsa yang telah menyatu selama lebih dari lima abad sejarah,” ujarnya.

Mahkamah memperingatkan semua pemimpin Catalan untuk mematuhi keputusan yang ditetapkan. “Jika mereka gagal mematuhi (perintah) penangguhan, mereka mungkin melakukan pembangkangan,” ujar Mahkamah, membacakan putusan pengadilan tinggi yang berpusat di Madrid.

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Catalonia, Senin (9/11), menerima mosi untuk memulai proses pemisahan diri dan menyatakan proses menuju kemerdekaan dipersiapkan dalam 18 bulan.

DPRD juga memberikan waktu 30 hari untuk memulai proses legislasi berkaitan dengan konstitusi Catalonia, perbendaharaan, dan sistem jaminan sosial.

Catalonia dikenal sebagai wilayah yang kaya akan sumber daya alam. Jajak pendapat menunjukkan mayoritas rakyat di wilayah itu menyetujui referendum kemerdekaan. Ketika pihak nasionalis Catalonia menyelenggarakan jajak pendapat tak resmi pada November 2014 lalu, 80% pemegang hak suara memberikan suara ‘Ya’ untuk kemerdekaan atau pemisahan diri dari Madrid.

Partai nasionalis Catalan mengamankan mayoritas kursi dalam pemilu September lalu namun tidak mutlak. Dua partai proseparatis terbesar membentuk koalisi ‘ Together for Yes’ (Junts pel Si), tapi tetap masih membutuhkan bantuan partai sayap kiri Popular Unity Candidacy (CUP) untuk mengamankan mayoritas mutlak di parlemen Catalanonia. (P022/P2)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)

Comments: 0