PEMIMPIN DUNIA DUKUNG PERDAMAIAN DI TIMUR TENGAH

Suasana sesi ke-69 sidang Umum PBB di New York (Foto: PNN)

New York, 8 Dzulhijjah 1435 H/2 Oktober 2014 M(MINA) – Sejumlah pemimpin dunia menyatakan dukungan kepada perdamaian dan pemecahan masalah Timur Tengah yang sedanga terjadi, khususnya Palestina dalam perdebatan umum pada sesi ke-69 sidang Majelis Umum PBB di New York, seperti yang dikemukakan utusan-utusan dari Sao Tome dan Principe, Angola, Suriah, Bahrain, Kirgiztan, Islandia, Uruguay, Monaco dan Lesotho.

Dalam perdebatan umum hari kelima itu, para pemimpin negara tersebut menekankan, pemecahan masalah Palestina tentu akan meningkatkan perdamaian di kawasan tersebut. Kantor berita Palestina, PNN melaporkan yang dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA), Kamis.

Perdana Menteri Sao Tome dan Principe, Gabriel Arcanjo Ferreira Da Costa mengatakan,“Permusuhan antara Israel dan Palestina menghadirkan adegan yang menghancurkan, kami sangat menyambut gencatan senjata antara kedua belah pihak dan memperbaharui seruan kami untuk solusi yang dirundingkan guna memastikan hak rakyat Palestina dalam menentukan nasib mereka sendiri, sesuai dengan resolusi-resolusi PBB.”

Wakil Presiden Angola, Manuel Vicente mengatakan,”Konflik Israel-Palestina dan tidak adanya kemajuan dalam menemukan solusi yang langgeng menjadi penyebab utama ketidakstabilan di Timur Tengah dan juga akar penyebab kebangkitan terorisme di wilayah tersebut.”

Wakil Perdana Menteri Suriah, Walid Al-Moualem mengatakan,”Negara saya menegaskan kepatuhan terhadap pemulihan penuh dari wilayah Golan yang diduduki Israel sejak 4 Juli 1967.”

Dalam hal ini, dia menekankan penolakannya terhadap semua tindakan yang diambil oleh Israel, serta perlakuan tidak manusiawinya terhadap hak-hak warga Palestina yang jelas melanggar resolusi Dewan Keamanan yang relevan, khususnya resolusi no. 497 Tahun 1981 dan no. 465 tahun 1980.

Dia menegaskan, masalah Palestina adalah isu sentral dari rakyat Suriah, yang mendukung hak-hak asasi dan sah persaudaraan dengan orang Palestina, khususnya. Hak untuk kembali dan menentukan nasib sendiri, hak untuk mendirikan negara merdeka dengan Yerusalem sebagai ibukotanya.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Bahrain, Shaikh Khalid Bin Al-Khalifa Ahmeh mengatakan, Tantangan ketiga adalah pendudukan ilegal dari wilayah negara-negara lain ‘bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional dan Piagam PBB, karena terbukti dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Israel terhadap semua undang-undang internasional, konvensi, dan keputusan dan penargetan warga sipil Palestina dengan menyita tanah mereka, membangun atau memperluas permukiman ilelgal di dalamnya dan memaksakan blokade pada mereka.

Dia menambahkan,“Pelanggaran-pelanggaran ini merupakan ekspresi paling jelek dari mereka dalam agresi terbaru terhadap Jalur Gaza yang mengakibatkan kerusakan yang luar biasa dan menyebabkan kematian lebih dari 2.100 warganya, perpindahan sejumlah besar warga Palestina dan penghancuran infrastruktur.”

“Ini mengingatkan saya dengan kata-kata Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, dalam pidatonya di hadapan Majelis Umum PBB, dan permintaannya terhadap internasional untuk memberikan perlindungan kepada rakyat Palestina dan wilayah mereka serta menuntut Israel untuk mematuhi konvensi Jenewa ke-empat tahun 1949,”katanya.

Menurutnya, sangat penting memiliki jadwal waktu tertentu untuk mengakhiri pendudukan Israel dan mewujudkan aspirasi rakyat Palestina dalam pembentukan negara Palestina merdeka dengan semua wilayahnya sejak perjanjian 4 Juni 1967 dengan Al-Quds Timur sebagai ibukotanya.

Lebih lanjut, dia mengatakan, sebagaimana dinyatakan dalam Inisiatif Perdamaian Arab dan solusi dua Negara, legitimasi internasional serta resolusi-resolusi yang relevan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, ia memuji peran penting yang dimainkan Mesir dalam mencapai gencatan senjata di Gaza.

“Kami bekerja sama dengan Kerajaan Norwegia dalam Konferensi Internasional untuk dukungan kepada Palestina dan rekonstruksi Jalur Gaza dalam waktu dekat, dan kami menghargai peran besar yang dimainkan UNRWA,” kata Khalid.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Kirgizstan, Erlan Abduldayev mengatakan, di tengah gejolak yang melanda Timur Tengah, sangat penting untuk mengalihkan perhatian terhadap masalah proses perdamaian Israel-Palestina.

“Kami percaya, faktor de-stabilisasi utama di kawasan itu dan di seluruh dunia adalah penggunaan kekuatan militer hanya untuk pertumpahan darah, kerusakan dan bahkan lebih kepada kebencian, itu tidak menyelesaikan masalah,”katanya.

Menurutnya, untuk menghidupkan kembali rasa saling percaya, perlu untuk menyelesaikan konflik secara eksklusif dengan cara politik dan diplomatik atas dasar resolusi Dewan Keamanan PBB yang relevan.

Menteri Luar Negeri Islandia, Gunnar Bragi Sveinsson mengatakan, intervensi asing yang berkepanjangan di Palestina adalah pelanggaran lain dari hukum internasional.

“Blokade Gaza tidak menunjukkan tanda-tanda akan berakhir, pelanggaran hak asasi manusia terus berlanjut, termasuk mengekang kebebasan, berekspresi dan berkumpul rakyat Palestina. Perang sia-sia antara Israel dan Gaza menyebabkan kerugian yang tidak dapat diterima,” katanya.

“Sebuah solusi untuk dua negara, dengan dukungan komprehensif dari negara-negara tetangga dan pengaturan perdamaian internasional yang kuat harus memiliki tujuan untuk Palestina,” katanya mendamaikan.

“Kami mendukung Palestina untuk mencapai kemerdekaan, berdaulat dan menjamin hak-hak dasar serta kebebasan untuk semua. Untuk orang-orang Israel saya katakan, situasi saat ini tidak berkelanjutan. Jadilah berani, bijaksana dan memberi ketenangan serta kesempatan. Pendudukan terhadap Palestina harus diakhiri,” tegasnya.

Lebih lanjut, Menteri Luar Negeri Uruguay, Luis Almagro mengemukakan dalam perdebatan di Majlis Umum PBB,”Negara kami menyesalkan kekerasan dalam segala bentuknya, mengutuk blokade Israel terhadap Gaza dan dampaknya dalam hak asasi manusia pada penduduk Palestina, roket dan mortir serangan dari Jalur Gaza terhadap penduduk Israel dan pembalasan Israel yang berlebihan terhadap Jalur Gaza.”

Dia menambahkan, Uruguay bersedia mendukung pembentukan pasukan multinasional yang akan memungkinkan hidup berdampingan secara damai antara kedua belah pihak dan menghormati hak asasi manusia, terutama orang-orang dari penduduk sipil. “Pada saat yang sama, pembangunan permukiman Israel di wilayah yang diduduki harus segera dihentikan, kami mengutuk pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Israel, terutama kepada perempuan dan anak-anak,”katanya.

Menteri Hubungan Dalam Negeri Monaco, Jose Badia,”Penggunaan senjata kimia di Suriah dan serangan terhadap warga sipil, serta di Irak, Gaza, Sudan Selatan, Mali, Republik Afrika Tengah dan Nigeria menyebarkan horor dan praktek yang paling barbar.”

Menteri Luar Negeri Lesotho, Mohlabi Kenneth Tsekoa mengatakan, dalam kasus meninggalnya ribuan warga sipil Palestina, Dewan PBB telah menjauh dari menyerukan prinsip Responsibility to Protect.

“Warga sipil di Gaza layak mendapat perlindungan dari agresi Israel di Tel Aviv yang diberikan di bawah hukum internasional. Kami menghimbau kepada Israel, seperti yang selalu kami lakukan di masa lalu, untuk sepenuhnya memenuhi kewajibannya di bawah semua ketentuan Dewan Keamanan dan Umum Resolusi Majelis. Itulah satu-satunya rute yang masuk akal untuk mencapai perdamaian abadi,”katanya.(T/P011/P2)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)