Khartoum, MINA – Jenderal Sudan pemimpin kudeta mengatakan, militer yang dipimpinnya akan menunjuk seorang perdana menteri teknokrat untuk memerintah bersamanya dalam waktu seminggu.
Dalam sebuah wawancara dengan kantor berita Sputnik milik negara Rusia yang diterbitkan Jumat (29/10), Jenderal Abdel-Fattah Burhan mengatakan, perdana menteri baru akan membentuk kabinet yang akan berbagi kepemimpinan negara dengan angkatan bersenjata.
“Kami memiliki tugas patriotik untuk memimpin rakyat dan membantu mereka dalam masa transisi hingga pemilihan umum diadakan,” kata Burhan dalam wawancara tersebut.
Pada hari Senin (25/10), Burhan membubarkan pemerintah transisi dan menahan Perdana Menteri Abddalla Hamdok, banyak pejabat pemerintah dan pemimpin politik dalam kudeta yang dikutuk oleh AS dan Barat.
Baca Juga: Perang Dua Tahun, Pelanggaran terhadap Anak di Sudan Naik 1.000 Persen
Militer kemudian mengizinkan Hamdok pulang dengan pengawalan pada hari berikutnya setelah mendapat tekanan internasional.
Pengambilalihan militer itu terjadi setelah berpekan-pekan meningkatnya ketegangan antara para pemimpin militer dan sipil, selama perjalanan dan langkah transisi Sudan menuju demokrasi.
Burhan mengatakan, pasukan militer terpaksa mengambil alih karena pertengkaran antara partai politik, yang dia klaim dapat menyebabkan perang saudara.
Burhan mengatakan awal pekan ini bahwa ia telah mengangkat dirinya sebagai Kepala Dewan Militer yang akan memerintah Sudan hingga pemilihan umum pada Juli 2023. (T/RI-1/RS3)
Baca Juga: Lebih dari 300 Orang Tewas Imbas Serangan di Kamp Pengungsi Sudan
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Pesawat Kargo Kenya Kecelakaan di Somalia, Seluruh Awak Tewas