LIBYA.jpg" alt="Pemimpin Parlemen Libya Aqila Salah (kiri) bersama Nuri Abu Sahmain (kiri). (Foto: dok. Nahar Net)" width="550" height="340" /> Pemimpin Parlemen Libya Aguila Saleh Issa (kiri) bersama Nuri Abusahmain (kiri). (Foto: dok. Nahar Net)
Tripoli, 7 Rabi’ul Awwal 1437/18 Desember 2015 (MINA) – Kesepakatan damai yang ditandatangani di Maroko pada Kamis (17/12) terwujud dalam keraguan, sebab pemimpin kunci dua pemerintahan di Libya tidak turut bertanda tangan.
Presiden pemerintah Libya di Tripoli, Nouri Abusahmain, dan Aguila Saleh Issa, pemimpin pemerintahan resmi di Tobruk, awal pekan ini mengumumkan “oposisi bersama” terhadap rencana campur tangan asing.
Kesepakatan Kamis di Skhirat, Maroko itu diterima secara langsung oleh 30 anggota Fraksi Tripoli yang merebut kekuasaan di ibukota Libya pada Agustus 2014 lalu.
Namun Jamal Zubia, juru bicara pemerintah Tripoli mengklaim, mereka yang menandatangani perjanjian persatuan di Maroko sebelumnya tidak berbicara kepada mantan sekutu mereka di Tripoli. The Guardian memberitakannya yang dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA).
Baca Juga: AS Tingkatkan Serangan terhadap Cabang Al-Qaeda Hurrasud-Din
Zubia menuding pihak penanda tangan kesepakatan sebagai “wayang” bagi masyarakat internasional.
“Orang-orang yang menandatangani rancangan PBB ini, tidak satu pun dari mereka yang memiliki kewenangan apa pun. Ketika Anda mengirim orang yang tidak berhak untuk menandatangani, itu adalah dokumen palsu,” katanya.
“Jika mereka ingin sebuah negara demokrasi, mereka harus melakukannya dengan cara yang demokratis, mereka tidak bisa memaksa kami untuk menerimanya,” tambahnya. (T/P001/P2)
Mi’raj Islamic News Agency (MINA)
Baca Juga: India Pertimbangkan Terima Duta Besar Taliban karena Alasan Tiongkok
Mina Indonesia
Mina Arabic
Mina Sport
Mina Preneur