Pemimpin Muslim Prancis Setujui "Piagam Reformasi Agama Macron"

Prancis, MINA – Para pemimpin Muslim Prancis menyetujui “piagam prinsip” sebagai bagian dari upaya Presiden Emmanuel Macron untuk memberantas apa yang disebut “separatisme Islam” di negara itu.

Piagam itu dibuat, atas desakan Macron, oleh Dewan Ibadah Muslim Prancis (CFCM) setelah pembunuhan mengerikan seorang guru sekolah yang menunjukkan kartun satir Nabi Muhammad kepada para siswa, MEMO melaporkan, Senin (18/1).

Dokumen tersebut mengabadikan nilai-nilai sekuler Prancis dalam praktik Islam di Prancis dan mengikat para penandatangan untuk menegakkan nilai-nilai negara, termasuk penolakan terhadap cita-cita Islamis ekstremis dan pengakuan kesetaraan antara jenis kelamin. Ia juga menolak politik Islam, yang dikenal sebagai Islamisme, dan mendefinisikan penganutnya sebagai pengikut Salafisme atau Wahhabisme, Ikhwanul Muslimin dan gerakan Jamaat Tabligh.

Times melaporkan, ketentuan piagam mengatakan bahwa para imam harus berkomitmen untuk menerima kesetaraan jenis kelamin dan mengajarkan kepada pengikutnya bahwa “praktik budaya tertentu tidak berasal dari Islam”.

Penandatangan piagam harus “mengutuk semua bentuk rasisme, diskriminasi dan kebencian”, termasuk anti-Semitisme, homofobia dan misogini. Masjid, dalam piagam tersebut memperingatkan,”tidak diciptakan untuk menyebarkan pidato nasionalis yang membela rezim asing.”

Presiden CFCM Mohammed Moussaoui mengatakan di Twitter: “Piagam ini menegaskan kembali kompatibilitas iman Muslim dengan prinsip-prinsip republik, termasuk sekularisme, dan komitmen Muslim Prancis untuk kewarganegaraan penuh mereka. Ini akan dibagikan dengan para imam dan pemimpin Muslim regional. dengan tujuan untuk konsultasi dan keanggotaan seluas mungkin. ”

Piagam tersebut tampaknya disusun dalam enam pekan, setelah Macron mendesak pimpinan CFCM untuk menghasilkan sesuatu yang menyatakan komitmen Muslim Prancis terhadap nilai-nilai sekuler negara. Dorongan itu datang setelah Macron mengklaim bahwa Islam adalah agama yang “mengalami krisis di seluruh dunia.”

Pemerintah Macron mendorong melalui undang-undang untuk memerangi radikalisme Islam dan memperketat undang-undang tentang pendidikan agama dan masalah-masalah seperti poligami. Mereka juga telah menindak masjid dan menutup sembilan tempat ibadah Muslim dalam beberapa pekan terakhir.

Ketegangan antara pemerintah dan negara-negara Muslim telah berkobar dalam beberapa bulan terakhir, setelah komentar kontroversial Macron tentang Islam.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menggambarkan mitranya dari Prancis itu sebagai “beban bagi Prancis” pada Desember setelah mendesak warganya untuk memboikot barang-barang Prancis. Protes anti-Macron juga diadakan di Pakistan dan beberapa negara Arab akhir tahun lalu sebagai tanggapan atas pernyataan pemimpin Prancis itu. (T/R7/P2)

Mi’raj News Agency (MINA)