Pemprov Aceh Instruksikan Semua Daerah Siaga Hadapi Ancaman Banjir dan Longsor

Banda Aceh, MINA — Pemerintah Aceh menginstruksikan seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana banjir dan tanah longsor menyusul meningkatnya intensitas hujan dan cuaca ekstrem di sejumlah wilayah.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA mengatakan arahan tersebut merupakan instruksi langsung dari Gubernur Aceh Muzakkir Manaf (Mualem) sebagai langkah antisipasi terhadap bencana hidrometeorologi.

“Gubernur sudah menginstruksikan seluruh bupati dan wali kota agar menetapkan status siaga darurat sebagai langkah awal menyelamatkan masyarakat,” kata Muhammad MTA di Banda Aceh, Kamis (27/11).

Ia menjelaskan, instruksi tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 300.2.8/9333/SJ tertanggal 18 November 2025. Menurutnya, kebijakan itu diambil untuk meminimalkan risiko korban jiwa dan kerugian materi akibat bencana.

Muhammad MTA menyebut, Gubernur Aceh meminta seluruh kepala daerah segera melakukan pemetaan ulang wilayah rawan bencana, mengaktifkan posko siaga bencana, serta menyiapkan logistik dan peralatan evakuasi. Selain itu, pemerintah daerah diminta melakukan pemantauan intensif terhadap informasi cuaca dari BMKG secara real time.

“Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) diperintahkan untuk dioptimalkan agar respons darurat dapat dilakukan dengan cepat,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, langkah kesiapsiagaan juga mencakup perbaikan infrastruktur, normalisasi alur sungai, serta pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga terdampak sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Pemerintah Aceh juga mendorong penguatan Gerakan Kecamatan Tangguh Bencana melalui peran aktif para camat.

Menurut Muhammad MTA, koordinasi lintas sektor terus diperkuat dengan TNI, Polri, Basarnas, BPBD kabupaten/kota, dan relawan untuk mempercepat proses penanganan di lapangan.

“Gubernur berharap daerah yang terdampak banjir dan longsor segera menetapkan status siaga darurat agar penanganan memiliki dasar hukum dan dapat berjalan efektif,” katanya.

Sejumlah daerah dilaporkan telah lebih awal menetapkan status siaga darurat, antara lain Aceh Besar, Pidie, Aceh Jaya, Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Aceh Tengah, dan Aceh Utara.

Sementara itu, wilayah yang terdampak cukup parah meliputi Bireuen, Pidie Jaya, Aceh Utara, dan Aceh Singkil yang sempat mengalami lumpuhnya aktivitas masyarakat akibat banjir dan genangan.

Sebagai respons cepat, Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) telah menyalurkan bantuan berupa perahu dan 500 unit life jacket ke daerah-daerah terdampak untuk mendukung proses evakuasi warga.

Muhammad MTA juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang menyikapi gangguan listrik dan jaringan komunikasi yang terjadi di beberapa wilayah.

“Kami berharap masyarakat bersabar. PLN dan perusahaan telekomunikasi yang beroperasi di Aceh tengah mengambil langkah-langkah strategis dalam pemulihan layanan,” ujarnya. []

Mi’raj News Agency (MINA)