Pemprov Jakarta Libatkan Lurah Perkuat Upaya Cegah Kekerasan Perempuan dan Anak di Akar Rumput

Jakarta, MINA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melibatkan para lurah di wilayah ibu kota untuk lebih aktif dalam mendeteksi dan menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Langkah ini menjadi bagian dari persiapan pelaksanaan Survei Pengalaman Hidup Anak Daerah (SPHAD) dan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Daerah (SPHPD) Tahun 2025.

Dorongan tersebut disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan SPHAD dan SPHPD Tahun 2025 bagi Lurah yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta di Kantor UPT PPPA, Pulo Gadung, Jakarta Timur, Kamis (12/6).

Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda DKI Jakarta, Ali Maulana Hakim, mengatakan, kedua survei tersebut penting untuk memetakan bentuk dan dampak kekerasan terhadap perempuan dan anak secara faktual di tingkat lokal.

“Survei ini bertujuan memberikan gambaran nyata tentang situasi yang dihadapi perempuan dan anak di lapangan. Hasilnya akan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan perlindungan yang lebih tepat dan responsif,” ujar Ali.

Ia menekankan pentingnya peran lurah sebagai pemimpin terdekat dengan masyarakat. Menurutnya, kepekaan dan kecepatan respons para lurah sangat berpengaruh dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan di wilayah masing-masing.

Kepala Dinas PPAPP DKI Jakarta, Iin Mutmainnah, mengungkapkan bahwa hasil SPHAD 2024 mencatat 13,56 persen anak dan remaja di Jakarta mengalami kekerasan fisik, emosional, dan/atau seksual dalam satu tahun terakhir.

Sementara itu, SPHPD 2024 mencatat 3,78 persen perempuan pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dalam periode yang sama.

“Melihat angka tersebut, peran pamong, khususnya lurah dan camat, sangat penting sebagai garda terdepan dalam mendeteksi dan menangani kasus di tingkat akar rumput,” kata Iin.

Ia juga menyebutkan, Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPPA) menerima sekitar 2.000 laporan kekerasan setiap tahun.

Namun angka tersebut diyakini masih jauh lebih rendah dibanding kasus sebenarnya yang belum terlaporkan.

Pelaksanaan SPHAD 2025 dijadwalkan berlangsung pada 18 Juni hingga 18 Juli 2025, dengan target 3.000 responden anak dan remaja berusia 13–24 tahun dari lima kota administrasi dan Kabupaten Kepulauan Seribu.

Adapun SPHPD akan dilaksanakan pada Agustus hingga September 2025 dengan sasaran 3.000 perempuan berusia 15–64 tahun.

Dalam rangkaian kegiatan sosialisasi, digelar pula talkshow yang menghadirkan lima narasumber, yaitu Kepala Dinas PPAPP Iin Mutmainnah, Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Fadhilannisa Apridini, Kepala BPS DKI Jakarta Nurul Hasanudin, AKBP Endang Sri Lestari dari Bareskrim Polri, serta Psikolog Klinis Norida dari UPT PPPA.

Sebagai simbol komitmen, dilakukan penempelan stiker bertuliskan “Stop Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak” pada kendaraan dinas seluruh Kelurahan, Kecamatan, dan Walikota se-DKI Jakarta.

Sosialisasi ini diikuti oleh 360 peserta, terdiri dari bupati, para walikota, camat, dan lurah dari seluruh wilayah DKI Jakarta.

Pemprov berharap kegiatan ini mampu memperkuat kerja sama lintas sektor demi menciptakan sistem perlindungan yang lebih kuat dan Jakarta yang lebih aman bagi perempuan dan anak.[]

Mi’raj News Agency (MINA)