Pemuda Muhammadiyah Minta Indonesia Putuskan Hubungan Diplomatik Dengan Myanmar

Rendi Setiawan - Ahad, 20 November 2016 - 10:18 WIB

Ahad, 20 November 2016 - 10:18 WIB

339 Views

Jakarta, 20 Shafar 1438/20 November 2016 (MINA) – Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak meminta Pemerintah Indonesia untuk segera memutus hubungan diplomasi dengan Pemerintah Myanmar, karena dinilai telah mengabaikan hak-hak kemanusiaan.

“Pak Jokowi yang baik. Usir Duta Besar Myanmar. Pengusiran Duta Besar Myanmar penting dilakukan untuk menyampaikan pesan kepada dunia sikap tegas kita terhadap negara yang mengabaikan HAM dan niradab dengan melakukan pembantaian etnis,” kata Dahnil dalam keterangan persnya yang diterima Mi’raj Islamic News Agency (MINA), Ahad (20/11).

Menurut Dahnil, Indonesia adalah negara yang mengusung kemanusian yang adil dan beradab dan mengedepankan hak azasi manusia perlu bersikap terang dan tegas terhadap Pemerintah Myanmar.

“Saya mendesak, Presiden Jokowi untuk mencabut hubungan diplomatik dengan Myanmar dan meminta Duta Besar Myanmar meninggalkan Indonesia segera, karena apa yang dilakukan pemerintah Myanmar tidak mencerminkan negara beradab, dan bertentangan dengan prinsip dasar Indonesia yakni Pancasila,” ujar dia.

Dahnil menuturkan bahwa tragedi kemanusian yang tak beradab terus berulang di Myanmar terkait dengan etnis Rohingya, sampai detik ini Myanmar yang mengaku telah mengusung demokrasi dengan tokoh peraih Nobel perdamaian Aung San Syu Kyi sebagai ikon.

“Pada faktanya, telah dan tetap menjadi negara yang niradab, melalui pembiaran bahkan Diduga dengan sengaja melakukan pembantaian terhadap etnis Rohingya,” kata dia.

Cabut Nobel Perdamaian Suu KYi

Sebelumnya, Jum’at (18/11) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengaku kecewa dengan tindakan Suu Kyi yang tidak bisa melindungi komunitas Muslim Rohingya di Myanmar. Muhammadiyah meminta Komite Nobel untuk mencabut Nobel Perdamaian Suu Kyi.

“Muhammadiyah menyampaikam kekecewaannya yang dalam kepada Aung San Suu Kyi sebagai pemimpin National League for Democracy dan State Counsellor yang tidak melakukan langkah-langkah nyata untuk melindungi hak hidup orang Islam di negara yang dia pimpin,” kata Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Anwar Abbas dalam pernyataannya.

Atas peristiwa yang terjadi di Myanmar, Anwar meminta Komite Nobel mencabut Nobel Perdamaian yang pernah diterima Suu Kyi. Sebab yang dilakukan Suu Kyi tidak mendukung terciptanya perdamaian dan persaudaraan antar sesama. (L/P011/R05)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)