Penataan Kawasan JIS Dukung Pembangunan Berkelanjutan Jakarta sebagai Kota Global

Jakarta, MINA – Status Ibu Kota Negara sudah lama melekat dengan Jakarta, namun kini status tersebut akan segera lepas seiring dengan disahkannya UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Pemindahan ibu kota tersebut akan mengubah orientasi pembangunan Jakarta menjadi kota global (global city).

Berpindahnya status Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Nusantara adalah keniscayaan.

Sehingga, transformasi Jakarta menuju kota global membutuhkan upaya kolektif kita
bersama.

Ke depan, Jakarta tidak hanya menjadi pusat peradaban nasional, namun sebagai kota cerdas yang menjadi titik temu segala kegiatan internasional dan terbuka untuk semua.

Transformasi pembangunan Jakarta menjadi kota global ini tentu tak lepas dari berbagai faktor. Hal ini termasuk hadirnya jaringan infrastruktur transportasi terkoneksi maupun fasilitas-fasilitas publik berstandar internasional di Jakarta.

Ahli Tata Kota Nirwono Yoga mengatakan, terdapat 10 kawasan di DKI Jakarta yang akan diusulkan untuk menjadi Kawasan Tematik yang akan mendukung transisi Kota Jakarta menjadi Kota Global, salah satunya adalah Kawasan Jakarta Internasional Stadium (JIS) yang dijadikan menjadi Kawasan Tematik khusus Olahraga-MICE.

“Dengan demikian Kawasan JIS dan sekitar sebagai pusat kegiatan olahraga internasional perlu dilakukan penataan bangunan dan lingkungan,” ucapnya dalam keterangan tertulis kepada MINA, Senin (5/2).

Yoga menambahkan nantinya Jakarta juga akan menjadi pusat perkembangan kota di
Indonesia yang akan bersaing dengan kota-kota besar di dunia dan setara seperti Tokyo, Jepang dan London Raya, Inggris.

Dia berharap agar Jakarta terus memperkuat infrastruktur untuk menjadi kota ekonomi dan bisnis setelah IKN pindah.

Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Perseroda) (Jakpro) Iwan Takwin mengatakan, Sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 14 Tahun 2019 tentang Kawasan Olahraga Terpadu Jakarta International Stadium (JIS).

Jakpro ditugaskan untuk membangun dan
mengelola JIS. Sejak awal perencanaan, kehadirannya JIS untuk menjadi simpul kawasan pertumbuhan kesejahteraan dan ekonomi baru di wilayah utara Jakarta.

“Karena, sebelum adanya kawasan JIS, kawasan ini sebelumnya merupakan lahan kosong yang malah banyak dimanfaatkan
oleh masyarakat sekitar untuk menjadi tempat pembuangan sampah, hingga pengolahan barang-barang rongsokan,” jelas Iwan.

Dengan begitu, lanjut dia, kehadiran JIS merupakan salah satu urban regeneration atau simbol penataan kawasan yang berkelanjutan. Di Selatan ada GBK dan di Utara Jakarta terdapat JIS.

Selain itu, nantinya JIS juga akan terintegrasi dengan angkutan publik (adanya halte transjakarta, stasiun kereta api, hingga LRT Jakarta), adanya kawasan komersial, hotel maupun bangungan pendukung lainnya yang akan mendukung Kawasan JIS sebagai Kawasan Olahraga Terpadu.

Masterplan untuk tahapan-tahapannya sudah ada untuk mendukung Kawasan JIS sebagai Kawasan olahraga terpadu. Kegiatan internasional pun sudah dilaksanakan di JIS.

“Jakpro sebagai badan usaha milik daerah, tidak lepas dari penugasan pembangunan publik seperti JIS. Masterplan-nya tidak hanya fasilitas yang berstandar internasional, melainkan pola kegiatan yang terbentuk di JIS juga akan berstandar internasional.

Karena itu, Jakpro tidak hanya fokus kepada aktivitasnya saja, tapi juga edukasi. Sehingga mindset masyarakat bisa terbentuk, bahwa sebagai Kawasan olahraga terpadu dengan fasilitas pendukung di sekitar Kawasan menjadikan Kawasan ini mendukung Jakarta sebagai Jakarta Global City,” jelasnya.

Di sisi lain, Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagyo menyatakan kehadiran JIS
merupakan salah satu bentuk implementasi dari adanya amanat baru Jakarta sebagai Kota Global.

Oleh karena itu, Jakpro maupun stakeholders lainnya perlu konsisten mengkomunikasikan dan mengedukasi publik terkait grand desain Kawasan olahraga terpadu JIS.

“Jakpro juga harus punya data studi antropologinya Kawasan JIS. Sehingga
pengembangan ke depan, masalah sosial ekonominya dapat dimitigasi,” ujarnya.

Jakpro, sebagai Perusahaan dari sisi hukum telah menyelesaikan kewajibannya yang
diberikan oleh Pemprov DKI sesuai dengan Undang-undang yang mengacu kepada
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 tahun 2018.

Sesuai Perpres tersebut, seluruh masyarakat Kampung Bayam sejumlah 642 Kepala Keluarga (KK) ini sudah mendapatkan biaya kompensasi atas penggantian hunian mereka di Kampung Bayam, biaya permukiman kembali melalui
program Resettlement Action Plan (RAP) yang berlangsung cukup panjang tahapan
prosesnya, yaitu dimulai pada akhir tahun 2019 hingga pertengahan tahun 2021.

Sebesar Rp 13.9 miliar total biaya RAP Disclosure telah diberikan kepada 642 KK terdampak. Nominal yang diterima masing-masing warga pun bervariasi mulai dari Rp 6 juta sampai dengan Rp 110 juta.

Program RAP merupakan hasil musyawarah secara berkelanjutan dengan kelompok-kelompok warga eks Kampung Bayam.

Program penataan ini merupakan langkah peremajaan wilayah Jakarta Utara untuk mendukung pertumbuhan kota yang sehat dan berkelanjutan. Daerah Kampung Bayam awalnya adalah lokasi kawasan terbuka milik Pemprov DKI Jakarta yang dulunya dikenal sebagai Kawasan Taman BMW.

Warga sekitar Papanggo kemudian memanfaatkan area sekitarnya sebagai tempat pembuangan sampah.

Seiring berjalannya waktu, kawasan tersebut ditempati oleh sekelompok warga tanpa adanya izin tinggal/mendirikan bangunan diatas tanah milik Pemprov tersebut.

Jumlahnya terus bertambah dari waktu ke waktu. Namun demikian, seluruh 642 KK yang terdata menghuni area tersebut tetap diberikan kompensasi ganti untung sebagai bentuk kepedulian Pemerintah terhadap warganya, sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.(R/R1/P2)

Mi’raj News Agency (MINA)