Al-Quds, MINA – Pusat Informasi Palestina (PIP) melaporkan, Ahad (31/7), Otoritas Pendudukan Israel memaksakan kurikulum mereka di Al-Quds dengan paksa, setelah membatalkan izin sejumlah sekolah Palestina.
Keputusan menutup enam sekolah Palestina, pada akhir Juli termasuk dengan dalih sekolah-sekolah itu mempraktikkan aksi dan tindakan hasutan atas pendudukan Israel dan tentara di dalam buku pelajaran sekolah, menurut tuduhan Israel.
Kementerian Urusan Al-Quds menegaskan penolakan dan kecamannya terhadap semua upaya Israel untuk pendidikan keluarga di kota Al-Quds “yang diduduki” melalui tekanan yang meningkat oleh pendudukan terhadap sekolah.
Pada 2015, pemerintah kota pendudukan Israel memberlakukan kurikulum Israel di banyak sekolah Palestina di Yerusalem (Al-Quds) “yang diduduki”.
Baca Juga: Israel kembali Serang RS Kamal Adwan, Sejumlah Fasilitas Hancur
Israel masih terus melanjutkan Israelisasi pendidikan Palestina di Al-Quds.
Terakhir enam sekolah di Al-Quds dicabut ijinnya dengan alasan kurikulumnya mengandung konten provokasi terhadap Israel. Satu sekolah hanya diberi ijin selama setahun dengan syarat sekolah itu meralat dan mengganti kurikulumnya.
Dalam kacamata Israel, mengganti kurikulum adalah dengan mencabut identitas nasionalisme Palestina.
Menurut Imam dan Khatib Masjid Al-Aqsha, Syaikh Ikrimah Shabri, “Sekolah-sekolah Palestina di Al-Quds bukan berisi kurikulum provokatif. Setiap bangsa berhak merumuskan kurikulumnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip nasionalismenya.”
Baca Juga: RSF: Israel Bunuh Sepertiga Jurnalis selama 2024
Pembidikan israelisasi sekolah-sekolah Palestina di Al-Quds sangat massif dilakukan Israel.
Tindakan dibatasi pembangunan gedung sekolah, menguasai pendidikan, dan mengubah kurikulum.
Ada 250 sekolah di Al-Quds (Jerusalem) separuhnya adalah milik Israel, sisanya antara milik swasta dan UNRWA PBB.
Meski Israel menggelar perang penuh terhadap warga Al-Quds, namun mereka tetap menjadi ujung tombang dari perlawanan atas Israel.
Baca Juga: Al-Qassam Sita Tiga Drone Israel
Al-Quds tetap milik Arab (Palestina) dan tidak akan menerima Israelisasi di sana.(T/R1/P1)
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Parlemen Inggris Desak Pemerintah Segera Beri Visa Medis untuk Anak-Anak Gaza