Pendapat Mahkamah Internasional Jadikan Israel Semakin Terisolasi

Den Haag, MINA – “Pendapat Mahkamah Internasional PBB mengenai pendudukan Israel di wilayah Palestina dapat mengubah perhitungan politik di Barat dan membuat Tel Aviv semakin terisolasi dalam hubungan internasional,” menurut para ahli hukum.

Dikutip dari Anadolu, Jum’at, (19/7), Mahkamah Internasional (ICJ), yang berbasis di Den Haag, Belanda, akan menyampaikan pendapatnya mengenai konsekuensi hukum tindakan Israel di wilayah pendudukan Palestina Jumat ini, setelah melalui proses selama 18 bulan pasca Majelis Umum PBB meminta penayangan keputusannya sejak 2022 lalu.

Sebanyak 52 negara menyampaikan argumennya di ICJ, dengan mayoritas mendukung pandangan bahwa tindakan Israel di wilayah pendudukan melanggar hukum internasional.

Pendapat pengadilan tidak mengikat secara hukum, namun memiliki signifikansi politik yang sangat besar.

Gerhard Kemp, seorang profesor di Universitas West of England, Bristol, percaya hasil yang lebih mungkin terjadi adalah opini bahwa Israel secara tidak sah menduduki wilayah Palestina.

“Selain itu, ada kemungkinan ICJ akan menyampaikan pendapatnya mengenai kebijakan apartheid yang diterapkan Israel terhadap rakyat Palestina di OPT (Wilayah Pendudukan Palestina),” ujarnya kepada Anadolu.

Hal ini, katanya, akan menguntungkan penentuan nasib sendiri Palestina secara politik dan diplomatis.

“Ini jelas tidak akan diterima dengan baik di Israel. Dalam jangka pendek atau bahkan menengah, saya rasa pendapat penasihat tersebut tidak akan berdampak langsung pada perilaku Israel, namun hal ini mungkin membantu mengubah perhitungan politik di Barat,” katanya.

Marco Longobardo, pakar hukum internasional di Universitas Westminster, mengatakan pendapat ICJ akan menjadi instrumen yang kuat untuk memperjelas kerangka hukum pendudukan Israel.

“Lebih dari sekedar masalah permanensi, intinya adalah apakah pendudukan tersebut sah atau tidak. Jika pengadilan menyatakan bahwa seluruh pendudukan tersebut melanggar hukum, hal ini akan mempersulit negara-negara ketiga untuk mendukung pendudukan yang sedang berlangsung oleh Israel,” katanya.

“Berurusan dengan praktik Israel di wilayah pendudukan mungkin menjadi ‘radioaktif’ dalam hubungan internasional. Lebih banyak negara mungkin memutuskan untuk tidak mendukung Israel, khususnya di bidang kerja sama ekonomi dan pertahanan.”

“Meskipun Tel Aviv kemungkinan besar akan mengabaikan pendapat tersebut, namun hal ini akan tetap membuat Israel lebih terisolasi dalam hubungan internasional,” tegasnya.

Longobardo juga menjelaskan bahwa pengadilan tinggi PBB akan membahas legalitas seluruh pendudukan wilayah Palestina oleh Israel berdasarkan hukum kemanusiaan internasional, hukum hak asasi manusia internasional, prinsip penentuan nasib sendiri masyarakat dan aturan hukum internasional lainnya.

Konferensi ini juga akan membahas “konsekuensi dari potensi pendudukan ilegal ini bagi negara-negara ketiga dan PBB,” katanya.

“Secara formal, pendapat tersebut tidak mengikat negara karena tidak ditujukan kepada negara. Namun, temuan hukum dari suatu pendapat penasehat mempunyai otoritas yang signifikan karena pendapat tersebut diberikan oleh badan peradilan utama PBB,” tegasnya.

Kemp melanjutkan hal tersebut dengan menekankan bahwa pendapat ICJ dapat bersifat persuasif dan dapat mempengaruhi perilaku politik dan diplomatik suatu negara.

Sebagai contoh, ia mengutip pendapat penasihat ICJ pada bulan Juni 1971 yang menyatakan bahwa kehadiran Afrika Selatan yang terus-menerus di Namibia adalah ilegal dan wajib untuk segera menarik diri.

“Diyakini (termasuk oleh Namibia sendiri) bahwa pendapat penasihat ICJ dalam kasus tersebut berkontribusi terhadap tekanan internasional yang pada akhirnya mengarah pada kemerdekaan Namibia, bebas dari pendudukan Afrika Selatan,” ujarnya.

Apartheid Israel

Kemp mengharapkan ICJ untuk mengatakan sesuatu yang substantif mengenai apakah Israel mempraktikkan dan menerapkan sistem apartheid terhadap rakyat Palestina di wilayah pendudukan.

“Ini akan menjadi pertama kalinya ICJ secara menonjol menjawab pertanyaan apartheid dalam konteks Palestina,” katanya.

“Masalah ini secara jelas diperdebatkan oleh Afrika Selatan dan Namibia dalam pengajuan mereka ke ICJ,” katanya.

“Afrika Selatan menyampaikan bahwa pelarangan apartheid adalah norma yang harus dipatuhi berdasarkan hukum internasional, dan saya berharap ICJ akan mengatakan sesuatu mengenai hal ini dan bagaimana apartheid berdampak pada rakyat Palestina,” kata Kemp.

“Memang benar, konflik yang terjadi saat ini di Gaza, dugaan genosida yang sedang berlangsung, semuanya terkait dengan isu-isu sistemik yang lebih luas yaitu pendudukan dan apartheid,” lanjutnya.

Longobardo, yang menulis buku berjudul The Use of Armed Force in Occupied Territory (Penggunaan Angkatan Bersenjata di Wilayah Pendudukan), juga percaya bahwa penentuan waktu untuk mengeluarkan pendapat tersebut sangat penting dalam konteks saat ini.

“Jalur Gaza adalah bagian dari wilayah Palestina dan berada di bawah pendudukan Israel. Israel tidak mengakui tanggung jawabnya sebagai kekuatan pendudukan di wilayah tersebut,” katanya.

“Pendapat tersebut akan memperjelas masalah ini dan kemungkinan akan mempertanyakan hak Israel untuk mempertahankan kendali atas Jalur Gaza,” ujarnya.

“Dalam gambaran yang lebih luas, temuan hukum ini juga akan berdampak pada proses tanggung jawab individu dan negara di hadapan Pengadilan Kriminal Internasional dan ICJ,” tambahnya. []

Mi’raj News Agency (MINA)