Pendidikan di Indonesia Masih Sulit Didapat

(Foo: Dok. MINA)

Jakarta, 30 Rajab 1438/27 April 2017 (MINA) – Di Indonesia, pendidikan masih menjadi ‘barang’ mahal untuk diperoleh terutama wilayah-wilayah pedalaman, baik sarana dan fasilitas penunjang pendidikan masih banyak tertinggal.

Peristiwa semacam ini merupakan contoh di Tahun 2017 generasi emas Indonesia masih mengalami kesulitan pendidikan. Di Kota-kota besar, pendidikan tidak lagi sebuah kewajiban namun ada gengsi tersendiri seperti status sosial hingga ‘jabatan’ yang menjadi bahan persaingan di lingkungan masyarakat.

Pada evaluasi pendidikan 2016, persepsi masyarakat tentang program pendidikan dengan survei evaluasi ini melibatkan 449 responden yang tersebar di delapan provinsi yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan.

Menurut Direktur Dompet Dhuafa University, Ahmad Juwaini, penelitian evaluasi pendidikan yang dikaitkan dengan berbagai persoalan strategis dan mendasar terkait persoalan pendidikan di Indonesia. Hasilnya akan menjadi sumber informasi sangat penting bagi para pengambil kebijakan pendidikan dan pelaku pendidikan.

“Bahkan, beberapa data hasil penelitian juga sangat relevan dengan berbagai sektor yang terkait pendidikan,” ujar Ahmad dalam press conference, di Jakarta, Kamis (27/4) siang.

Sementara menurut Praktisi Pendidikan Rahmat S. Syehani mengatakan, turut banyak andil pemerintah dalam pendidikan maka semakin banyak pola perubahan pada pendidikan, sering terjadinya pergatian jajaran pemerintah di bidang pendidikan turut andil dalam perkembangan pendidikan, sehingga intervensi pemerintah harus dikurangi agar tidak terjadi pergolakkan di dunia pendidikan Indonesia.

“Bahkan setiap ajang pemilihan kepala daerah di Seluruh Indonesia, pendidikan gratis menjadi bahan yang sering diumbar-umbar ke masyarakat, menjanjikan masyarakat untuk berharap pada pendidikan gratis yang disampaikan pada janji-janji kampanye, padahal pendidikan sepenuhnya belum gratis hal ini bisa dipahami dari mulai pembelian pakaian sekolah hingga buku-buku,” lanjut Rahmat.

Pengukuran evaluasi Pendidikan persepsi masyarakat diharapkan dapat menghasilkan sebuah bentuk pemantuan pembangunan yang secara metodologi kuat dan bertanggungjawab.

Evaluasi ini berangkat dari konsep dasar bahwa keadilan dalam mendapatkan Pendidikan harus diperjuangkan melalui praktik layanan Pendidikan atas kebijakan pro-pendidikan yang dapat dipahami pemerintah dalam mengurangi ketimpangan pemerataan Pendidikan.

“Perlu dibedakan antara tingkat actual ketimpangan (ketimpangan yang actual terjadi di masyarakat) dan tingkat persepsi ketimpangan (persepsi responden tentang ketimpangan di masyarakat) serta penilaian normative tentang tingkat yang diinginkan dari ketimpangan Pendidikan,” kata Rahmat.

Pada survei ini digunakan penilaian persepsi masyarakat sebagai alat evaluasi normative. Evaluasi pendidikan 2016 ini diadakan oleh rekan-rekan dari Dompet Dhuafa University, dengan tujuan Mengukur responan tingkat kepedulian masyarakat terhadap kebijakan Pendidikan saat ini; Menghasilkan alat advokasi pembangunan yang kuat dengan melibatkan partisipasi masyarakat; Menyediakan feedback dan evaluasi mengenai kinerja capaian kebijakan program Pendidikan bagi pengambil kebijakan di tingkat nasional dan daerah.

“Secara umum kebutuhan terhadap program Pendidikan di Indonesia hingga tahun 2016 tergolong tinggi, masyarakat masih memerlukan program Pendidikan terutama Pendidikan gratis, sekolah gratis, pemerataan kartu Indonesia pintar, dan optimalisasi anggaran Pendidikan,” tutup Rahmat. (L/R09/RS3)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)