PENDUDUK MAYORITAS ISLAM HARUS DIPIMPIN PEMIMPIN MUSLIM

MINA

Bogor, 13 Dzulhijjah 1435/7 Oktober 2014 (MINA) – Seorang tokoh ulama Indonesia, KH. Abul Hidayat Soeradji mengatakan, suatu wilayah yang penduduknya mayoritas Muslim harusnya dipimpin oleh orang Islam.

“Kalau dari segi aqidah orang Islam harus dipimpin oleh Muslim, namun umat Islam sendiri yang tidak konsekuen dengan agamanya. Mereka tidak bersatu, mereka terjebak pada kepentingan kelompok masing-masing, jadi ketika pemilihan umum mereka tidak memilih yang beragama Islam, malah memilih yang non-Muslim.

Ketua Lembaga Bimbingan dan Penyuluhan Islam itu menjelaskan, dalam Al Qur’an Muslimin dilarang menjadikan non Muslim sebagai pemimpinnya. Hal itu karena mereka (non Muslim) sudah pasti tidak akan membela kepentingan Islam, tapi untuk kepentingan kelompoknya. Al Quran menjelaskan, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela dengan Muslim yang menjalankan syareat agamanya.

“Sebagai contohnya, wakil Gubernur yang sekarang menjadi Gubernur Jakarta, Basuki Tcahya Purnama,” kata Abul Hidayat saat ditemui reporter Mi’raj Islamic News Agency (MINA) di kediamannya, kompleks Pondok Pesantren Al-Fatah Cileungsi, Bogor, Selasa sore.

“Di Jakarta mayoritas penduduknya Muslim, namun mereka sendiri yang memilih pemimpin non-Muslim,” tambahnya.

Ketua yayasan Mi’raj News Agency (MINA) itu menyatakan, Front Pembela Islam (FPI) berjuang membela Islam, namun kita mereka harus menasehati mereka agar tidak menggunakan cara-cara kekerasan.

Dia menjelaskan, di dalam Islam, berjuang untuk kebenaran dengan cara yang benar, dengan cara yang santun. “Cara menyampaikan aspirasi dengan demo memang sangat sulit di kontrol, memungkinkan penyusup mudah masuk,”tambahnya.

“Kita tidak tahu apakah itu rencana FPI atau rencana para penyusup, namun apapun alasannya Islam tidak mengajarkan cara yang anarkis. Dalam Islam boleh berperang apabila kita diserang, namun Islam tidak mengajarkan kita untuk memulai duluan, ” jelasnya.

Abul Hidayat juga mengatakan, Polisi punya pegangan aturan hukum sesuai undang-undang negara yang berlaku, mereka melakukan penangkapan atau memberi hukuman kepada orang yang memang melanggar hukum.

Hal seperti ini tidak bisa diadili dengan hukum Islam karena memang Indonesia itu bukan negara Islam. “Karena Indonesia itu bukan negara Islam, jadi memang harus ditindak sesuai undang-undang yang berlaku, kalau memang secara hukum mereka salah,” tuturnya.

Dia menyatakan, sejak dulu orang-orang yang tidak suka kepada FPI adalah orang-orang yang menganut paham liberal, tapi di negeri ini tidak mudah untuk membubarkan ormas-ormas.

Orang-orang yang ingin membubarkan FPI itu memang orang-orang yang anti dengan syari’at Islam.

Pengisi tetap Radio Silaturahim itu menambahkan, memang sulit untuk menegakkan hukum syari’at di negara demokrasi.

Menurutnya, FPI adalah sebuah gerakan yang ingin menjadikan Indonesia yang merupakan mayoritas penduduknya Muslim, bersih dari maksiat, ingin menjadikan Islam bukan sebagai permainan.

“Harusnya aspirasi seperti itu didengar oleh pemerintah. Menurut saya itu aspirasi yang bagus. Memang harus ada yang berani menyuarakan kebenaran,” katanya. (L/P006/R03)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)