Pengabdian Tanpa Batas: Guru Honorer di Ende Bertahan dengan Gaji Rp250 Ribu

Oleh Irwan Amrullah, Alumni STAI Al Fatah Bogor

Kisah perjuangan para guru honorer di Indonesia seolah tak ada habisnya. Namun, kisah seorang guru honorer di Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT), baru-baru ini viral di media sosial, membangkitkan kembali diskusi hangat tentang kesejahteraan tenaga pendidik. Bagaimana tidak, guru yang mengabdi di SMKN 6 Ende ini hanya menerima gaji sebesar Rp250 ribu per bulan, jumlah yang sungguh tak sepadan dengan pengabdian yang ia berikan.

Berawal dari sebuah video TikTok berdurasi 1 menit 7 detik yang diunggah oleh pemilik akun @ibuguru.karryn11. Dalam video tersebut, terlihat sejumlah guru dari SMK Negeri 6 Ende mengenakan seragam putih biru, saling menanyakan upah yang mereka terima setiap bulan. Salah seorang guru bernama Yani mengaku mendapat gaji Rp250.000 per bulan. Rekannya yang lain pun mengungkapkan hal serupa.

Dengan gaji sekecil itu, mereka tetap melaksanakan tugas mulianya mengajar dan mendidik anak-anak bangsa di pelosok negeri. Di tengah tantangan hidup yang semakin berat, dedikasinya tak tergoyahkan. Setiap hari ia bangun pagi, menyiapkan materi pelajaran, dan berjalan kaki atau menaiki transportasi umum untuk sampai di sekolah. Semua dilakukan demi satu tujuan: mencerdaskan generasi penerus.

Reaksi Masyarakat

Viralnya kisah ini tak hanya memantik empati, tapi juga kemarahan warganet yang mempertanyakan keadilan bagi tenaga pendidik di daerah terpencil. Banyak yang menyuarakan bahwa pemerintah seharusnya lebih memerhatikan kesejahteraan guru, terutama mereka yang bekerja di bawah status honorer dengan penghasilan jauh dari layak. Mereka menganggap bahwa apresiasi tidak cukup hanya dengan kata-kata atau pengakuan simbolis, tetapi harus diiringi dengan kebijakan yang konkret untuk meningkatkan kesejahteraan para guru honorer.

Selain itu, kisah ini juga memunculkan banyak komentar dari kalangan masyarakat yang mengkritisi ketidakadilan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Beberapa pihak menilai bahwa ketimpangan antara guru honorer dan guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) terlalu besar. Jika dibandingkan, guru PNS mendapatkan gaji yang jauh lebih besar, tunjangan, serta fasilitas yang layak, sementara guru honorer harus berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Kisah ini juga mengingatkan kita bahwa pendidikan adalah pondasi masa depan bangsa. Guru-guru seperti beliau adalah pahlawan yang sering kali terabaikan. Di balik rendahnya gaji, ada semangat yang tak bisa diukur dengan materi. Mereka menginspirasi banyak orang untuk terus berbuat baik, meski tak selalu mendapat imbalan setimpal.

Bagaimana Kondisi Guru Honorer di Indonesia

Guru honorer di Indonesia kerap dihadapkan pada masalah kesejahteraan yang jauh dari kata cukup. Mereka biasanya tidak mendapatkan hak-hak seperti gaji layak, tunjangan, atau jaminan sosial yang seharusnya didapatkan oleh seorang tenaga pendidik. Pada tahun 2022, berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), ada sekitar 800 ribu guru honorer di Indonesia. Sebagian besar dari mereka bekerja dengan gaji yang jauh di bawah Upah Minimum Regional (UMR) di daerah masing-masing.

Rata-rata gaji guru honorer berkisar antara Rp150 ribu hingga Rp500 ribu per bulan, tergantung pada kebijakan daerah dan anggaran yang tersedia. Ada beberapa daerah yang memberikan gaji lebih tinggi, tetapi itu pun sering kali belum memenuhi standar hidup yang layak. Bahkan, banyak guru honorer yang harus mencari pekerjaan sampingan demi mencukupi kebutuhan sehari-hari. Situasi ini semakin diperparah oleh biaya hidup yang terus meningkat, terutama di kota-kota besar, yang membuat kesejahteraan mereka semakin tertekan.

Upaya Pemerintah dan Tantangan Kebijakan

Pemerintah Indonesia sebenarnya telah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer melalui berbagai kebijakan yang terus berlangsung. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan membuka program seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang diharapkan bisa memberikan status yang lebih tetap dan gaji yang lebih layak bagi guru honorer. Namun, program ini pun masih menghadapi berbagai kendala, termasuk terbatasnya kuota penerimaan dan proses seleksi yang cukup ketat.

Sejak 20 Maret 2023, instansi pemerintah daerah telah diminta untuk mengusulkan formasi guru PPPK agar dapat memenuhi kebutuhan yang diperlukan. Hal tersebut tertuang dalam Surat MenpanRB Nomor: B/521/M.SM.01.00/2023, bahwa instansi pemerintah diminta mengusulkan kebutuhan ASN yang memuat data terkait struktur organisasi, analisis, beban kerja, eksisting pegawai, jumlah usulan kebutuhan ASN.

Mendikbudristek pernah menyampaikan beberapa perubahan positif yang ingin dicapai dengan rekrutmen guru PPPK, bahwa selain untuk jaminan kesejahteraan ekonomi bagi guru (gaji dan tunjangan profesi), perubahan status menjadi PPPK akan membuka lebar kesempatan lebih banyak guru untuk mengikuti program-program peningkatan kompetensi dan sertifikasi, tapi kenyataannya belumlah demikian.

Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif tambahan bagi guru honorer yang mengajar di daerah-daerah terpencil. Meski demikian, banyak guru honorer yang merasa bahwa langkah-langkah ini masih belum cukup. Masalah utama yang sering dikeluhkan adalah birokrasi yang rumit, lambatnya proses penyaluran insentif, dan tidak meratanya penerapan kebijakan di setiap daerah. Semestinya kemendikbud harus turun untuk mengontrol langsung apakah kebijakan yang dibuat untuk menyejahterakan guru honorer sudah berjalan sesuai harapan.

Harapan Untuk Masa Depan

Kisah guru honorer di Ende, NTT, hanyalah satu dari sekian banyak kisah serupa di seluruh Indonesia. Kisah ini menunjukkan bahwa masih banyak tenaga pendidik yang bekerja dalam kondisi yang sangat tidak ideal. Mereka adalah pahlawan yang sering kali terlupakan, yang tetap berjuang untuk mencerdaskan anak-anak bangsa meskipun gaji yang mereka terima sangat minim.

Para guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang waktu, tenaga dan pemikirannya terus dituntut untuk mengajar dengan profesional. Namun, sayang pemerintah seolah menutup mata dalam meningkatkan kesejahteraan para guru. Pemerintah terkadang begitu manis menjual janji dengan membuat kebijakan yang seolah membantu para guru. Dalam kenyataannya masih tidak sesuai dengan harapan.

Perlu adanya langkah konkret dari pemerintah untuk memastikan bahwa guru honorer mendapatkan kesejahteraan yang layak. Salah satunya adalah dengan memperbaiki sistem penggajian dan tunjangan bagi mereka. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa kebijakan yang ada benar-benar diterapkan dengan baik di setiap daerah, tanpa ada diskriminasi antara guru di kota besar dan guru di daerah terpencil.

Masyarakat juga memiliki peran penting dalam mendukung guru-guru honorer. Selain memberikan apresiasi, masyarakat bisa mendorong pemerintah untuk segera mengambil tindakan yang lebih konkret. Kita harus ingat bahwa masa depan bangsa ada di tangan mereka yang mendidik generasi penerus. Dan guru-guru honorer adalah bagian penting dari masa depan itu.

Kisah guru honorer di Ende ini adalah potret nyata dari ketimpangan yang masih terjadi di sektor pendidikan Indonesia. Semoga kisah ini tak hanya menjadi viral sesaat, tapi juga memicu perubahan yang berarti, baik bagi guru-guru honorer di pelosok maupun masa depan pendidikan di negeri tercinta ini.[]

Mi’raj News Agency (MINA)