Rabat, MINA – Sekelompok pengacara di Maroko menentang mandat wajib vaksin virus corona dari pemerintah, dengan alasan masalah hak asasi manusia.
Persatuan Pengacara Maroko pada Ahad (24/10) mengumumkan, melawan mandat yang menyatakan orang akan dipaksa untuk memiliki sertifikat vaksin dalam berpartisipasi di ruang publik, termasuk bepergian di kota dan memasuki ruang publik.
Pekan lalu, pemerintah mengumumkan, wajib menunjukkan sertifikat vaksin untuk penggunaan transportasi umum, serta memasuki ruang sosial seperti kafe dan restoran, The New Arab melaporkan.
Sebagai tanggapan, pengacara meluncurkan petisi yang telah mengumpulkan 20.000 tanda tangan.
Baca Juga: Update Korban Wabah Ebola di Kongo Tewaskan 4.381 Orang
Langkah itu akan menjadi “langkah mundur” dari perkembangan hak asasi manusia, kata para pengacara dalam sebuah pernyataan.
Mereka menambahkan bahwa melanjutkan jalan ini merupakan pelanggaran terhadap konstitusi Maroko.
Pihak berwenang Maroko telah menangguhkan perjalanan dari Inggris, Jerman dan Belanda karena kekhawatiran tentang meningkatnya kasus.
Sejak 19 Oktober, 23,2 juta orang di Maroko telah menerima suntikan pertama vaksin, dan sekitar 21,06 juta orang telah divaksinasi penuh, dengan 776.546 telah menerima suntikan booster.
Baca Juga: Navi Pillay Raih Hadiah Nobel Perdamaian 2026 atas Pengabdian Hukum Internasional
Ini berarti sekitar 57 persen penduduk Maroko telah divaksinasi lengkap. (T/RI-1/P2)
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Somalia Tegas Tolak Kehadiran Israel Dalam Keadaan Apa Pun
Mina Indonesia
Mina Arabic
Mina Sport