LIMA JURNALIS TERIMA BANDING OLEH PENGADILAN

Kelompok HAM Kutuk Myanmar Penjarakan Partawan (Foto: AFP)

Mandalay, 25 Ramadhan 1435/23 Juli 2014 (MINA) – Pengajuan banding oleh tergugat lima wartawan Unity Weekly, Mandalay, Myanmar yang dijatuhi hukuman 10 tahun penjara atas tuduhan telah melanggar UU Rahasia Negara, diterima oleh pengadilan distrik Magwe.

Keempat wartawan tersebut, yaitu Thae Yar Zar Oo, Kyaw Thet Paing [alias Aung Thura], Lu Maw Naing, Si Thu, dan [CEO] U Tin Soe San [alias Hsin Hsan], demikian diberitakan oleh Democratic Voice of Burma (DVB) yang dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA), Rabu.

Kasusnya bermula saat Unity Weekly menerbitkan sebuah laporan pada Januari lalu yang menuduh pemerintah Myanmar telah diam-diam menggunakan fasilitas di Magwe, Pauk Township sebagai pabrik senjata kimia.

Tapi pengamat dan aktivis hak-hak hukum terkejut atas putusan sepuluh tahun penjara dengan kerja keras yang dilakukan sebagai tugas profesional di negara yang mendapat pujian kebebasan pers itu.

Pengacara untuk empat wartawan, Robert San Aung mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Magwe Divisi pada Senin dan mengatakan banding diterima.

“Kami mengajukan banding di pengadilan tinggi atas nama empat wartawan Unity, karena kita menganggap putusan pengadilan distrik tidak adil, “kata Robert San Aung. “Pengadilan Tinggi hakim Daw Nu Yin menerima permohonan banding. Kami telah diberitahu mungkin diperlukan waktu sekitar 45 hari sampai sidang pertama dimulai. ” Dia mengatakan banding diajukan dengan alasan putusan pengadilan setempat adalah pelanggaran kebebasan berekspresi terhadap empat wartawan yang ditentukan oleh Pasal 354 konstitusi.

CEO Tint San dilaporkan mengajukan banding terpisah melalui perwakilan hukumnya sendiri. Keberanian para jurnalis mendapat penghargaan dari Sala Baganza pada Akhir Juni, sebuah kota kecil di Italia utara dengan populasi 5.500 orang dengan gelar kehormatan.

Karena transisi dari pemerintahan militer ke pemerintahan sipil pada awal 2011, Myanmar telah dipuji untuk langkah-langkah besar terhadap kebebasan pers. Meskipun kemajuan, undang-undang media baru telah banyak dikritik dan klaim hukum lainnya secara teratur dimanipulasi untuk memenjarakan atau menghambat wartawan.

Zaw Thet Htwe melihat kasus Unity sebagai gambaran yang jelas tentang kemungkinan itu, dan berkomentar putusan “menunjukkan surat kabar harian, jurnal mingguan, secara online dan media penyiaran berada pada risiko penuntutan pemerintah setiap saat.”

Awal pekan ini, Presiden Myanmar Thein Sein menyatakan bahwa pers di negaranya merupakan salah satu yang paling bebas di Asia Tenggara, namun mengingatkan agar pers tidak menggunakan kebebasan yang dapat membahayakan keamanan nasional.

Pemerintah juga sedang membatasi beberapa platform media sosial setelah menuduh presiden telah menyampaikan “pidato kebencian” yang memberikan andil terjadinya aksi kekerasan berdarah di Mandalay.(T/P08/EO2)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)

Baca Juga: Filipina Kembali Dihantam Badai