PENGAMAT KRITIK AMNESTI INTERNATIONAL TERKAIT EKSEKUSI DI IRAN

Pengamat politik Arab Saudi, Khalid Al-Dakhil. (foto: DohaInstitute.org)
Pengamat politik Arab Saudi, Khalid Al-Dakhil. (foto: DohaInstitute.org)

Riyadh, 23 Rabi’ul Awwal 1437/3 Januari 2016 (MINA) – Khalid Al-Dakhil, seorang pengamat politik di Riyadh mengkritik integritas lembaga HAM Amnesti International terkait laporan yang dirilisnya angka eksekusi mati yang dilakukan Kerajaan Arab Saudi.

Beberapa hari lalu, Amnesti International mengatakan, Arab Saudi telah mengeksekusi sedikitnya 151 orang pada 2015, pemenggalan terbanyak dalam 20 tahun terakhir.

Dakhil mengatakan, amnesti itu telah gagal menyebutkan rekor eksekusi mati yang dilakukan Iran.

Iran mengeksekusi orang jauh lebih banyak dalam setahun dari pada Arab Saudi, tetapi tidak mendapatkan publisitas negatif seperti yang dialami Arab Saudi.

“Ini adalah sesuatu yang harus dibenahi,” kata Dakhil kepada Al Jazeera yang dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA).

Pada Sabtu (2/1), Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi mengumumkan melalui televisi pemerintah, Kerajaan telah mengeksekusi mati 47 tersangka teroris.

Pengumuman itu memancing kecaman dari berbagai pihak di beberapa negara yang memiliki komunitas penganut Syiah, terutama di Iran. Sebab, salah satu orang yang dieksekusi oleh Kerajaan adalah Nimr Al-Nimr, pemimpin penganut Syiah di Arab Saudi.

Di Iran, Kedutaan Arab Saudi diserang dan dibakar oleh pengunjuk rasa warga Iran di Teheran.

Hussain Al-Shobokshi, kolumnis terkemuka Arab Saudi mengatakan, Pemerintah Arab Saudi tidak membedakan antara “sumber teror Syiah dan sumber teror Sunni”.

Kementerian Dalam Negeri mengatakan, ke-47 orang itu dihukum karena telah berpartisipasi dalam serangan terhadap kompleks perumahan dan gedung-gedung pemerintah.

Pengeboman kompleks di Riyadh terjadi pada Mei 2003 yang menewaskan lebih 30 orang.

Tahun-tahun berikutnya ada 30 serangan yang menyebabkan pemerintah bertindak keras kepada Al-Qaeda dan pejuang bawah tanah lainnya.

Menurut Kementerian, Pemimpin Syiah Nimr telah menyerukan provinsi di timur, wilayah yang kaya minyak yang ditinggali oleh dua juta penganut Syiah, harus memisahkan diri dari wilayah Arab Saudi.

Nimr juga dituding mengritik pemerintah dengan menuding Kerajaan telah memarginalisasi minoritas Syiah di negara itu. (T/P001/R02)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)