Pengamat Palestina: Empat Skenario Aneksasi Israel dan Antisipasinya

Ramallah, MINA – Dr. Ahmad Athwana, seorang pengamat Palestina sekaligus Direktur Pusat Kajian Pembangunan Politik memprediksi empat skenario aneksasi Israel terhadap wilayah C yang memiliki luas 60 persen dari keseluruhan wilayah Tepi Barat.

Seperti dikutip dari Pusat Informasi Palestina (Palinfo) pada Senin (8/6), Athwana menyebutkan, skenario pertama, Israel akan menyampaikan rencana terbatas yang mungkin diterima otoritas Palestina dan disosialisasikan kepada bangsa Palestina.

“Yaitu menggabungkan permukiman besar zionis seluas dua sampai tiga persen wilayah Tepi Barat, kemudian menggabungkan permukiman Maaleh Adumim, Etsion dan Ariel, permukiman ini dihuni sekitar 600 ribu orang, atau 85 persen dari jumlah keseluruhan,” katanya.

Kedua, Israel menggabungkan wilayah Lembah Yordan Palestina seluas 25 persen wilayah Tepi Barat, yang memiliki nilai strategis pertanian sebagai gudang sumber air.

Athwana mengatakan, kawasan tersebut setelah digabungkan akan mengisolasi Tepi Barat dari Kerajaan Jordania, sehingga tidak ada perbatasan Palestina.

“Dalam peta buatan AS, tidak ada perbatasan bagi Palestina bahkan sampai perlintasan Rafah tidak dicantumkan dalam peta Amerika. Dan perbatasan dengan Jordania akan berada dalam kendali Israel,” lanjutnya.

Ketiga, menggabungkan wilayah yang dikenal dengan wilayah di belakang tembok pemisah, yang dibangun Israel tahun 2002 antara Tepi Barat dan wilayah 1948.

Tembok tidak berada dalam perbatasan 4 Juni 1967, dan dibangun sesuai kebutuhan keamanan dan permukiman zionis, dan akan digabungkan wilayah barat tembok pemisah seluas 13 persen dari keseluruhan Tepi Barat.

Skenario keempat, Israel akan menggabungkan wilayah di belakang tembok pemisah yang mencakup komunitas permukiman dan Lembah Yordan seluas 38 persen wilayah Tepi Barat.

Pengamat Palestina itu menyebutkan, akhir dari skenario ini tidak berarti berakhirnya fase aneksasi yang bertujuan mengambil kendali kawasan C.

Oleh karena itu, Athwana menyarankan adanya visi politik Palestina yang bisa mengatasi rencana aneksasi Tepi Barat dan dimulainya realisasi proposal Presiden Donald Trump.

Menurut Athwana, “solusi dua negara” tidak bisa direalisasikan dan tidak ada agenda politik Palestina saat ini, sementara proposal Trump justru menghapusnya.

“Kita saat ini tidak memiliki agenda politik, sehingga kekuatan nasional Palestina harus bekerja membuat rencana strategis untuk mengatasi persoalan saat ini,” ujarnya.

Ia menyerukan pentingnya membuat agenda politik nasional untuk menyatukan semua elemen Palestina, dan memperjuangkan semua kesepakatan yang dihasilkan.

“Langkah praktis yang mungkin dilakukan adalah mengakhiri kondisi perpecahan Palestina, dan kembali mengaktifkan organisasi pembebasan Palestina dan Dewan Nasional Palestina, untuk menjadi referensi bagi bangsa Palestina, di sektor ekonomi, sosial dan politik,” kata Athwana.

Athwana juga memandang penting mencabut pengakuan otoritas terhadap Israel dan menghapus perundingan Oslo serta pentingnya merealisasikan pidato Presiden Palestina terkait langkah melepaskan diri dari Israel. (T/R5/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)